×
Kamis, 24 September 2020
loading content

Defisit RAPBN 2021 Capai Rp971,2 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2020, 20:21 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Maryono

Defisit RAPBN 2021 Capai Rp971,2 Triliun

Ilustrasi defisit (indoprogress.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah memperkirakan defisit anggaran dalam RAPBN 2021 sebesar Rp971,2 triliun. Defisit yang mencapai 5,5 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) ini lantaran pendapatan negara hanya diperkirakan Rp1,776,4 triliun, padahal kebutuhan anggaran untuk belanja negara pada 2021 senilai Rp2.747,5 triliun.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pidato pengantar RAPBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Jokowi mengatakan, kebijakan defisit anggaran yang melebihi 3 persen dari PDB masih diperlukan pada tahun mendatang. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji defisit anggaran yang mencapai 35 persen dari kebutuhan belanja negara akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara disiplin.

“Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah,” terang Jokowi.

Sekalipun harus berutang, kata Jokowi, pemerintah bakal berusaha tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali.

Pemerintah, kata Jokowi, terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyemwpurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Di akhir pidatonya, Jokowi berharap pembahasan RAPBN 2021 yang bakal disahkan pada akhir 2020 ini bisa dilakukan secara konstruktif.

“Demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.

 

PEN Berlanjut

Mengacu pada pidato Jokowi, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tak hanya dilakukan pada 2020 saja, tapi juga bakal dilakukan pada pada 2021. PEN dijatah sebesar Rp356,5 triliun atau sekitar 13 persen dari total belanja negara Rp2.747,5 triliun dalam RAPBN 2021.

Dari jumlah tersebut, anggaran untuk penanganan kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemda Rp136,7 triliun, dukungan UMKM Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, dan insentif usaha Rp20,4 triliun.

Di samping untuk anggaran PEN, sebesar Rp169,7 triliun belanja negara akan digunakan untuk anggaran kesehatan. Anggaran ini bakal diarahkan untuk dukungan untuk pengadaan vaksin, penanganan penyakit menular, hingga akselerasi penurunan stunting.

Sementara anggaran pendidikan pada 2021 sebesar Rp549,5 triliun. Anggaran yang mencapai 20 persen dari total belanja negara “akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0,” jelas Jokowi.

Selain itu, anggaran pembangunan infrastruktur diperkirakan menelan anggaran Rp414 triliun. Lalu pembangunan teknologi komunikasi dan informasi Rp30,5 triliun.

“Belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman,” tukas Jokowi.

Kemudian, anggaran ketahanan pangan mencapai Rp104,2 triliun. Duit ini difokuskan untuk mendorong produksi komoditas pangan, revitalisasi sistem pangan nasional, distribusi pangan, dan pengembangan kawasan pangan berskala luas alias food estate demi meningkatkan produktifitas pangan.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp419,3 triliun akan digunakan untuk perlindungan sosial berupa program keluarga harapan (PKH), kartu sembagi, hingga bantuan langsung tunai.

Selain untuk belanja pemerintah pusat, dana belanja negara juga diperuntukkan bagi transfer ke daerah dan dana desa (TKDDD). Anggaran TKDD pada 2021 sebesar Rp796,3 triliun atau sekitar 28 persen dari total belanja negara Rp2.747,5 triliun.

Jokowi mengklaim pemanfaatan anggaran TKDD selama lima tahun terakhir telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik macam akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak.

“Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019,” jelas Jokowi.

 

Menopang 64 Persen

Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp1.776,4 triliun atau hanya 64 persen dari total rencana belanja negara pada 2021.

Pendapatan tersebut bakal dikumpulkan dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun. “Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial,” imbuh Jokowi.

Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun. Pemerintah berjanji akan mengoptimalkan PNBP lewat peningkatatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas. 

“Di samping itu, perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi,” Jelas Jokowi

Tagar. #defisit #rapbn 2020 #apbn #belanja negara #pendapatan negara

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 23 September 2020, 15:43 WIB

Anggaran Kemenag 2021 Naik Rp287,8 Miliar

Pagu anggaran Kemenag pada 2021 Rp66,96 triliun atau naik Rp287,8 miliar dari pagu indikatif dalam RAPBN 2021.

selengkapnya
Anggaran Kemenag 2021 Naik Rp287,8 Miliar