×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Defisit APBN Capai 6,3 Persen, Menkeu: Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

Selasa, 10 November 2020, 20:50 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Defisit APBN Capai 6,3 Persen, Menkeu: Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Suara.com)

Infoanggaran.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang terus melebar hingga mencapai 6,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

"Seluruh negara dunia mengalami fiskal defisit di atas 10 persen, kecuali Jerman. Covid-19 ini luar biasa sampai seluruh instrumen kebijakan digunakan, instrumen fiskal, moneter, dan kebijakan keuangan," kata Sri, Selasa (10/11/2020).

Lebih lanjut, Bendahara Negara menjelaskan bahwa semua negara tengah menghadapi tantangan yang sama terkait pandemi Covid-19. Apalagi pandemi ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi, dan keuangan.

Bahkan, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, untuk defisit APBN pada 2021 pemerintah menargetkan sebesar 5,5 persen dari PDB. Padahal, defisit APBN biasanya diatur tidak boleh melebihi tiga persen dari PDB.

Kendati demikian, pemerintah merespons berbagai tantangan tadi dengan menggunakan berbagai instrumen, termasuk APBN. Namun pada saat kebutuhan belanja meningkat, penerimaan negara tertekan sehingga menimbulkan defisit.

"Indonesia sama dengan semua negara melakukan countercyclical dari kebijakan fiskal, sehingga menyebabkan defisit APBN meningkat," terangnya.

Untuk itu, dalam situasi luar biasa (extraordinary) ini, pemerintah bergerak cepat dengan membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020. Dalam Perpres ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Perpres 72 juga memandatkan penanganan Covid-19 hingga mencapai Rp695,2 triliun dan untuk PEN, baik untuk kesehatan, perlindungan sosial, membangun kembali sektor-sektor usaha, mendukung pemda, dan dukungan ke UMKM, korporasi, dan insentif usaha lainnya," pungkas dia.

Tagar. #sri mulyani #kemenkeu #defisit #Defisit APBN #menkeu

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun