×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto saat menyampaikan hasil rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden Jokowi. (Youtube Sekretariat Presiden).

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah mengizinkan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah.

"Optimalisasi pemanfaatan dana earmarked 8 persen dari DAU dan DBH yang biasanya digunakan untuk penanganan Covid-19, namun tadi diputuskan oleh Bapak Presiden dapat digunakan untuk tujuan lain," kata Airlangga saat menyampaikan hasil rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden, Senin (18/10/2021).

Airlangga mengatakan, keputusan ini diambil lantaran jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia menurun seiring dengan adanya kebijakan PPKM sejak awal Juli 2021.

"Kasus Covid-19 sudah turun signifikan di berbagai daerah, dan anggarannya bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang diperlukan di daerah," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan pemda mengalokasikan 8 persen DBH dan DAU untu Covid-19. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengeloaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Penanganan Covid-19.

Airlangga melanjutkan, keputusan pemerintah tidak mewajibkan 8 persen DBH dan DAU untuk Covid-19 bermula dari usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Presiden Jokowi.

"Untuk itu, Bu Menkeu akan menyiapkan perubahan aturan dan kebijakan yang diperlukan," pungkas Airlangga.

Tagar. #dana bagi hasil #dana alokasi umum #DAU #airlangga hartarto #anggaran covid-19 #DBH

Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital