×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Data dan Pengukuran Stunting di Indonesia

Senin, 28 Juni 2021, 10:19 WIB
Penulis: Jousairi Hasbullah
Editor: Jimmy Radjah

Data dan Pengukuran Stunting di Indonesia

Foto ilustrasi stunting: BBC

Isu stunting sangat menarik. Tidak saja perlu dibahas, direncanakan,dan dilakukan penanganan untuk generasi Indonesia ke depan yang lebih baik, tetapi besaran angka stunting itu juga refleksi dari capaian kemajuan pembangunan bangsa.

Masalahnya, penanganan stunting di Indonesia tidak seelok yang kita baca dan dengar di media massa. Juga capaian-capaian program tak segemerlap seperti yang diklaim. Jalinan persoalannya sangat kompleks.

Salah satu problem mendasar adalah data, terutama untuk mengukur stunting di level mikro desa/kelurahan.

 

Problem Data

Sumber data makro untuk mengukur stunting yang digunakan yaitu data Kemenkes yang sampelnya dari sampel Susenas BPS, Riskesdas 2018, dan SSGBI (Survei Status Gizi Balita) 2019. Ini kelanjutan dari Riskesdas 2013. Keduanya dilakukan oleh Kemenkes.

Sumber data inilah yang dipakai untuk mengukur perkembangan stunting di Indonesia. Karena sifatnya agregatif, hasilnya tidak bisa disajikan per kecamatan, apalagi untuk tingkat desa. Keterbatasan lain, karena faktor anggaran, Kemenkes tidak melakukan pendataan tiap tahun. Bahkan karena Covid-19, survei tahun 2020 ditiadakan.

Agar ada data yang tersedia setiap tahun di tingkat desa dan kecamatan sampai ke tingkat nasional, maka Kemenkes mengembangkan pengumpulan data dengan pendekatan administratif berupa Sistem Informasi berbasis elektronik yang disebut e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik) dan SSGBI: Studi Status Gizi Balita Indonesia. Data ini bukan dari pendataan rumah ke rumah. Informasi balita didapat dari memindahkan info di kartu imunisasi dan atau kartu KIA yang ada umur balitanya. 

Keterbatasan utamanya, informasi di kartu ini banyak yang tidak valid. Setelah balita tidak lagi mengikuti program imunisasi, kartu tidak lagi di-update. Apalagi di masa pandemi, posyandu tutup. Data apa adanya ini oleh petugas di desa tetap dikirim melalui Puskesmas yang kemudian diinput ke dalam sistem informasi e-PPGBM tersebut. Tentu saja hasilnya sangat tidak layak. Pub, banyak balita yg tidak tercatat baik di kartu KIA maupun di kartu Posyandu. Data yang diinput ke sistem sangat under coverage. Data inilah yang juga digunakan untuk menghitung populasi stunting.

 

Mengukur Stunting

Untuk mengukur stunting diperlukan setidaknya 2 jenis data. Umur balita dan tinggi badannya. Seseorang dikatakan stunting jika median tinggi badan menurut umur berada 2 standar deviasi di bawah median tinggi badan pada umur tersebut. Median standar ini berpedoman pada ketentuan WHO berupa median perwakilan beberapa negara yang sudah dianggap optimal dalam penanganan stunting.

Data yang dapat digunakan sebagai sumber perhitungan hanya dari hasil Survei Riskesdas. Itulah angka yg beredar di publik saat ini. Besaran stunting tahun 2018 sebesar 30,8 persen, lalu turun menjadi 27,7 persen di tahun 2019. Ini pun bagi orang statistik yang terbiasa melihat angka dari sisi koherensi, penurunan tersebut masih dipertanyakan.

Ada hal-hal dalam operasional pendataan yang perlu dikaji ulang. Mungkinkah terjadi penurunan 3 persen, sementara determinan atau faktor penyebab penurunan tidak mendukung hasil tersebut?

Masih banyak sekali persoalan terkait stunting ini. Pandangan saya, boleh-boleh saja Kemenkes atau siapapun membangun sistem informasi yg mencakup sampai ke tingkat desa, RW, hingga RT. Tetapi dengan masih centang-perenangnya sumber data di tingkat desa/kelurahan, hasil dari sistem informasi tersebut tidak harus dipedomani, melainkan cukup untuk input internal sebagai data indikatif, dan yang akan terus menerus diperbaiki.

Untuk program di tingkat desa, fokus saja di perbaikan seluruh determinan dari stunting seperti perbaikan gizi, air minum sehat, ASI eksklusif, dan beragam determinan lainnya. Hasilnya, untuk sementara, biarlah diukur melalui ukuran makro hasil Riskesdas-nya Kemenkes atau melalui hasil survei skala nasional lainnya yang secara metodologis, dan operasional lapangannya, sudah memenuhi standar kelayakan.

 

Jousairi Hasbullah adalah Statistisi dan Demografer Senior

Tagar. #Jousairi Hasbullah #Riskesdas #PPGBM #SSGBI #Kemenkes #stunting

Artikel Lainnya

Senin, 12 Juli 2021, 13:40 WIB

Membangun Data Kemiskinan dari Desa

Sudah saatnya duduk bersama untuk menetapkan karakteristik dan arsitektur data kemiskinan yang komprehensif berangkat dari data BLT Desa.

selengkapnya
Membangun Data Kemiskinan dari Desa
Perlu Komitmen Anggaran untuk Kesetaraan Jender

Minggu, 14 Maret 2021, 13:53 WIB

Perlu Komitmen Anggaran untuk Kesetaraan Jender
Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau

Selasa, 15 September 2020, 12:52 WIB

Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau