×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Data Belum Akurat, Distribusi Pupuk Bersubsidi Bermasalah

Jumat, 13 November 2020, 11:32 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Data Belum Akurat, Distribusi Pupuk Bersubsidi Bermasalah

Ilustrasi. (kompas.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan, data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi hingga saat ini belum akurat sehingga distribusinya masih menimbulkan permasalahan di berbagai daerah.

"Kami (Komisi IV DPR) perbaiki data, tapi kami tidak memiliki data tandingan," ujar Suhardi dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).

Suhardi meminta kepada pemangku kepentingan untuk segera melakukan pendataan ulang supaya data penerima lebih akurat. Data penerima pupuk subsidi, lanjut dia, harus by name bay adress.

"(Distribusi) pupuk subsidi dengan kebutuhan petani tidak berimbang," kata politisi Partai Demokrat, itu mengingatkan.

Seperti diketahui, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari belakangan ini.

Petani di Blora, Jawa Tengah misalnya, mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Begitu juga nasib petani di Tuban, bahkan mereka beberapa kali melakukan penghadangan truk pengangkut subsidi.

Seharusnya, kata Suhardi, masalah-malah tersebut tidak terjadi. Prasyaratnya, data penerima harus akurat. "Subsidi pupuk adalah wujud dari negara Pancasila," tegasnya.

 

Terdaftar di e-RDKK

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi agar penyaluran pupuk bersubsidi tidak terjadi penyimpangan seperti warna khusus dan bag code.

Hanya saja, kata Wijaya, pupuk bersubsidi dikhususkan bagi petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

"Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan perseroan secara tertutup sesuai alokasi, itu pun hanya kepada petani yang terdaftar dalam Kelompok Tani dan teregistrasi dalam e-RDKK," ujar Wijaya Laksana pada Selasa (10/11/2020),  dikutip Republika.

Lebih jauh, Wijaya meminta petani yang terdaftar dalam e-RDKK segera menebus langsung pupuk bersubsidi di kios atau pengecer resmi. "Agar petani memperoleh pupuk yang sesuai kualitas dan sesuai HET (harga eceran tertinggi)," jelasnya.

Tagar. #dpr #pupuk bersubsidi #pt pupuk indonesia #subsidi pupuk #e-rdkk

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju