×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Dari 416 Aduan Dana Desa di 2020, Hanya 39 yang Ditindaklanjuti

Jumat, 13 Agustus 2021, 13:11 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Dari 416 Aduan Dana Desa di 2020, Hanya 39 yang Ditindaklanjuti

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ekatmawati menyatakan, terdapat 416 pengaduan Dana Desa sepanjang 2020. Dari jumlah itu, hanya 39 aduan yang dapat ditindaklanjuti.

“Sisanya 317 yang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur kriteria atau bukti untuk ditindaklanjuti,” kata Ekatmawati, Jumat (13/8/2021).

Total 39 aduan yang ditindaklanjuti tersebut kemudian diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten. Hingga saat ini, baru empat aduan yang sudah mendapat konfimasi. Sisanya 35 pengaduan yang belum ditindaklanjuti. “Karena kami belum menerima informasi lebih lanjut," kata dia.

Sementara pada 2021, terdapat 28 pengaduan yang diterima Kemendes. Dari jumlah itu, enam pengaduan ditindaklanjuti,  10 pengaduan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur kriteria atau bukti. Sedangkan sisanya masih dalam proses penelaahan.

Dari enam pengaduan yang sudah diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten, dua pengaduan mperoleh konrmasi. Sementara empat pengaduan belum menerima informasi lebih lanjut.

Ekatmawati menjelaskan, laporan tidak ditindaklanjuti karena beberapa sebab. Pertama, identitas pelapor dan narahubung tidak jelas atau tidak dilampirkan.

Kedua, pengaduan yang disampaikan tidak dapat menjabarkan adanya indikasi penyelewengan Dana Desa. “Ketiga, adanya kelengkapan pengaduan yang tidak dilengkapi bukti-bukti yang jelas tentang penyimpangan penggunaan Dana Desa,” kata dia.

 

Pengawasan

Dari sisi pengawasan lembaga, Ekat mengaku pihaknya  bersinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sinergi tiga kementerian itu mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa. Lalu realisasi penyaluran Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Rekening Kas Desa (RKD), serta sisa Dana Desa di RKUN dan RKD.

“Kami juga bersinergi terhadap penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, lalu terhadap ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa dan proses administrasi penyaluran Dana Desa,” jelasnya.

Lebih lanjut Ekatmawati mengatakan, pengawasan penggunaan anggaran dengan total pagu sebesar Rp72 triliun itu juga melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita juga membuka unit penanganan pengaduan melalui call center dan SMS center di 1500040, serta media sosial Kemendes PDTT. Selain itu juga melalui peningkatan peran pendamping desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa,” katanya.

Selain itu, untuk memaksimalkan pengawasan masyarakat, Kemendes PDTT melaksanakan sosialisasi kanal pengaduan, percepatan tim monitoring ke daerah atas tindak lanjut terkait pengaduan Dana Desa.

"Kami juga mengusulkan peningkatan kompetensi auditor melalui diklat teknis dan substantif," tutupnya.

Tagar. #aduan dana desa #pengawasan dana desa #Dana Desa #Kemendes PDTT

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19