×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Dana Transfer ke Daerah 2021 Turun 7,11 Persen

Kamis, 17 September 2020, 16:19 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Dana Transfer ke Daerah 2021 Turun 7,11 Persen

Ilustrasi (tribunnews.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui postur anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795 triliun. Jumlah tersebut sekitar 28,93 persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2021 yang mencapai Rp2.747,5 triliun.

Pagu yang disetujui pada Rabu (16/9/2020), itu mengalami penurunan sebesar Rp61,9 triliun atau 7,11 persen dari anggaran TKDD dalam APBN 2020 yang mencapai Rp856,9 triliun. Angka ini setara dengan 33,73 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun.

Artinya, proporsi anggaran TKDD pada 2021 turun 4,8 persen dari total belanja negara, di mana 33,73 persen dalam APBN 2020 dan 28,93 persen dalam RAPBN 2020.

Anggaran TKDD Rp795 triliun juga mengalami penurunan Rp1,3 triliun dibandingan dengan pagu yang disampaikan Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2021 pada 14 Agustus 2020. Saat itu, Jokowi mengatakan anggaran TKDD sebesar Rp796,3 triliun.

Namun jika dibandingkan dengan pagu TKDD yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 yang mencapai Rp762,71 triliun, anggaran TKDD pada 2021 mengalami peningkatan sekitar 4,1 persen atau setara Rp32,29 triliun.

 

Paling Besar Turun 13,29 Persen

Total anggaran TKDD Rp975 triliun dialokasikan dana bagi hasil (DBH) Rp101,96 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp390,29 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp196,42 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp13,50 triliun, dana otonomi khusus (Otsus) dan Keistimewaan DIY Rp21,30 triliun, dan Dana Desa Rp72 triliun.

Berdasarkan proporsi anggaran tersebut, DBH mengalami persentase penurunan anggaran yang paling besar, yaitu 13,29 persen atau setara Rp15,64 triliun dibandingkan tahun ini. Dalam APBN 2020, DBH sebesar Rp117,6 triliun.

Persentase penurunan anggaran terbesar kedua adalah DID. Dana insentif yang mencapai Rp13,50 triliun pada 2021 ini juga berkurang 10 persen atau setara Rp1,5 triliun dibandingkan pagu dalam APBN 2020 sebesar Rp15 triliun.

Lalu, DAU sebesar Rp390,29 triliun juga mengalami pengurangan 8,61 persen atau Rp36,81 triliun dari pagu 2020 yang mencapai Rp427,10 triliun.

Kemudian, dana Otsus dan Keistimewaan DIY mengalami pengurangan anggaran sekitar 6,16 persen atau setara 1,4 triliun. Pagu anggarannya dalam APBN 2020 sebesar Rp22,70 triliun, sedangkan tahun ini hanya Rp21,30 triliun.

Begitu juga dengan DAK sebesar Rp196,42 triliun. Dana berkurang 3 persen atau Rp6,08 triliun dari alokasi sebesar Rp202,50 triliun.

Sedangkan dana desa dalam APBN 2020 dan RAPBN 2021 sama-sama berada dikisaran angka Rp72 triliun.

 

Fokus Pemulihan Ekonomi

Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said berharap dana TKDD Rp795 triliun dapat mendorong pemerintah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan keksehatan.

Begitu juga dengan pemerintah desa. Banggar DPR juga menginginkan dana desa bisa difokuskan untuk pemulihan ekonomi lewat penguatan kesinambungan program padat karya tunai, bantuan langsung tunai, hingga pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian.

Hal serupa juga sempat dikatakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) Astera Primanto. Dia mengatakan, kebijakan TKDD diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi agar selaras dengan prioritas nasional pada 2021.

Arah kebijakan TKDD lainnya, menurut Astera, mensinergikan TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan human capital (pendidikan dan kesehatan). Jua mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing seperti pinjaman daerah dan kerja sama antar daerah untuk mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Tagar. #kemenkeu #rapbn 2021 #dpr #tkdd

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:15 WIB

Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek

Seiring perkembangan dunia digital, program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui aplikasi Rumah Cegah.

selengkapnya
Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek