×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Dana Otsus Papua Ribuan Triliun, Anggaran Pendidikan Tetap Minim

Jumat, 04 Juni 2021, 16:46 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Dana Otsus Papua Ribuan Triliun, Anggaran Pendidikan Tetap Minim

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta - Anggota DPR RI cum Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Guspardi Gaus mengungkapkan, alokasi anggaran masih tetap minim meskipun pemerintah sudah mengucurkan lebih dari Rp1.000 triliun sejak Papua menyandang status Otsus. Anggaran yang minim ini tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan 30 persen (per tahun), ternyata dalam realisasinya tidak sampai 5 persen. Padahal yang diatur dalam UU Otsus Papua sudah melebihi dari Undang-Undang Dasar," ujar Guspardi dikutip dari laman resmi DPR pada Jumat (4/6/2021).

Guspardi menyesalkan kondisi tersebut. Sebab, kata dia, bidang pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk mengejar pertumbuhan di Papua.

Menurut dia, seharusnya anggaran pendidikan melalui otsus dapat memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada generasi muda Papua untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik di berbagai disiplin ilmu. "Jika putra-putri asli daerah tidak diberi kesempatan, maka nasibnya akan begitu-begitu saja," jelas dia.

Guspardi menambahkan, alokasi anggaran kesehatan juga masih di bawah amanat UU Otsus Papua mengharuskan alokasinya sampai 17 persen dari total dana otsua yang dikucurkan setiap tahun.

Tidak Berbanding Lurus

Lebih lanjut Guspardi mengatakan, realisasi dana otsus masih belum sejalan dengan target pertumbuhan sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sejak UU Otsus Papua berlaku 20 tahun lalu.

"Dana tersebut tidak berbanding lurus terhadap keinginan kita untuk pertumbuhan masyarakat Papua dari berbagai hal, baik SDM, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya," imbuh Guspardi.

Oleh karena itu, kata Guspardi, perlu ada upaya dari semua pihak untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang berlaku saat ini untuk dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang.

"Upaya dari pemerintah dengan melakukan perubahan dan revisi undang-undang sekarang ini untuk dilanjutkan ke 20 tahun lagi, atau seterusnya. Kalau dulu anggarannya 2 persen DAU, sekarang Insya Allah akan dinaikkan jadi 2,25 persen. Supaya berdaya guna dan berhasil guna sesuai keinginan masyarakat Papua," ujar legislator Dapil Sumatera Barat II itu.

 

 

 

 

Tagar. #dpr #dana otsus papua #dana otsus

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun.

selengkapnya
Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total