×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Dana Hibah Meningkat di 9 Daerah Kontestan Pilkada, FITRA RIAU: Berpotensi 'Abuse of Power'

Kamis, 03 September 2020, 21:08 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Dana Hibah Meningkat di 9 Daerah Kontestan Pilkada, FITRA RIAU: Berpotensi 'Abuse of Power'

Ilustrasi (suara.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai calon kepala daerah yang berasal dari petahana di daerah Riau berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Kendati tidak ada petahana, abuse of power juga bisa terjadi hanya gegara calon punya hubungan kerabat dengan kepala daerah.

“(Penyalahgunaan kewenangan bisa dilakukan lewat) program dan kegiatan anggaran hibah,” ujar Manager Advokasi FITRA Riau Taufik melalui keterangan tertulis yang diterima Infoanggaran.com pada Kamis (3/9/2020).

Dugaan penyalahgunaan kewenangan muncul lantaran tren anggaran hibah di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan yang signifikan pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, mulai dari Rp24,6 miliar hingga Rp70 miliar.

Taufik kemudian merinci hasil tracking FITRA Riau, di mana Rokan Hilir menjadi kontestan pilkada yang mengalokasikan dana hibah paling besar pada 2020 dengan anggaran sebesar Rp101 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar Rp70 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp31 miliar.

Begitu juga dengan Bengkalis. Alokasinya Rp101 miliar atau naik sekitar Rp45 miliar dari APBD 2019 yang mencapai Rp56 miliar.

Sedangkan anggaran hibah pada 2020 di tujuh daerah lainnya adalah Kuansing naik Rp49,3 miliar dari Rp5,4 miliar menjadi Rp54,7 miliar, Pelalawan Rp24,6 miliar dari Rp27,5 miliar menjadi Rp52,1 miliar, Rokan Hulu Rp48,6 miliar dari Rp10 miliar menjadi Rp58,6 miliar, dan

Kemudian, Siak Rp40 miliar dari Rp11,9 miliar menjadi Rp51,9 miliar, Dumai mengalami peningkatan sebesar Rp26,5 miliar dari Rp6,2 miliar menjadi Rp32,7 miliar, dan Meranti Rp35,5 miliar dari Rp13,3 miliar menjadi Rp48,8 miliar.

Penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos) di sembilan daerah tersebut juga rawan disalahgunakan, meski alokasi mengalami peningkatan yang signifikan layaknya anggaran hibah.

“(Tapi) Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan analisis anggaran FITRA Riau, masih mengalokasikan anggaran bansos yang relatif besar,” imbuh Taufik.

Dia memaparkan, Siak mengalokasikan anggaran bansos pada 2020 sebesar Rp35 miliar dan Rokan Hilir Rp8,5 miliar. Sedangkan anggaran bansos di tujuh daerah lainnya relatif rendah dengan jumlah yang variatif, mulai Rp250 juta hingga Rp1,5 miliar.

Selain itu, FITRA Riau khawatir calon kepala daerah juga memobilisasi ASN dan memanfaatkan fasilitas pemerintah demi memenangkan kontestasi politik pada Desember 2020 mendatang.

“Mobilisasi sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas pemerintah  menjadi pemicu potensi terjadinya kerawanan,” tukas Taufik.

 

Pengawasan Serius

Kendati berpotensi menimbulkan abuse of power, FITRA Riau berharap penyelenggaraan pilkada di sembilan kabupaten/kota bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel demi menghasilkan kepala daerah yang berintegritas.

“Calon petahana untuk tidak menggunakan kesempatan kekuasaan sebagai kepala daerah untuk kepentingan politik dalam pilkada serentak 2020,” pinta Taufik.

Selain itu, menurut Taufik, Bawaslu juga perlu melakukan pengawasan yang serius. “Ini menjadi pekerjaan besar dan kejar pantau bagi Bawaslu sebelum pelaksanaan cuti dimulai.”

Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, kepala daerah yang bakal mencalonkan kembali harus mengambil cuti sejak 26 September - 5 Desember 2020. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari petahana menyalahgunakan kewenangannya.

Tidak hanya itu, Taufik meminta Bawaslu memperluas jaringan pengawasan yang melibatkan masyrakat untuk menciptakan pemilu yang adil dan bersih.

Paling penting, masyarakat perlu berpartisipasi dalam mewujudkan kontestasi politik yang berkualitas. “Baik dalam pengawasan maupun dalam pemilihan,” pungkas Taufik.

Tagar. #pilkada #dana hibah #abuse of power #fitra riau

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 22 Oktober 2020, 17:13 WIB

CBA: Buka Hasil Rapat APBD-P di Puncak!

Tujuannya agar publik bisa melihat ada tidaknya program selundupan sebagaimana yang sering terjadi.

selengkapnya
CBA: Buka Hasil Rapat APBD-P di Puncak!
Rapat DPRD DKI di Puncak Riskan Penyelewengan

Kamis, 22 Oktober 2020, 13:24 WIB

Rapat DPRD DKI di Puncak Riskan Penyelewengan