×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Dana Besar Perlindungan Sosial Rawan Dikorupsi

Rabu, 20 Januari 2021, 18:35 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Dana Besar Perlindungan Sosial Rawan Dikorupsi

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, anggaran besar untuk perlindungan sosial rawan dikorupsi.

“Anggaran besar, potensi penyimpangannya juga besar,” kata Misbah dalam diskusi virtual ‘Jaminan Pendapatan Dasar dan Pemberantasan Korupsi’ pada Rabu (20/1/2021).

Berdasarkan temuan FITRA, kata Misbah, ada tiga kelemahan program perlindungan sosial, yaitu sinergitas data yang lemah, integrasi sistem layanan dan integrasi pengaduan yang belum ada, serta lemahnya monitoring dan evaluasi.

“Banyak program perlindungan sosial dan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan pengawasan,” katanya.

Lebih lanjut Misbah menjelaskan, beberapa penyebab terjadinya penyelewengan dana perlindungan sosial adalah pendataan yang serampangan, adanya penggelapan dana bantuan, dan terjadinya pemotongan atau pungutan liar. Sebanblainnya adalah jumlah bantuan tidak sesuai, politisasi bantuan, konflik kepentingan, dan fee pengadaan bansos.

Selain itu, pengaduan masayakarat yang tidak terintegrasi menjadi salah satu penyebabnya.

“Untuk pengaduan sebenarnya ada beberapa platform, tetapi tidak ada intergrasi sehingga untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat menjadi agak rumit,” jelas Misbah.

 

Database Tidak Akurat

Senada, Kasatgas V Direktorat Monitoring KPK Suyadi menyatakan bahwa titik celah korupsi adalah permasalahan database yang tidak lengkap dan tidak terintegrasi.

“Masalahnya integrasi internal (kementerian/lembaga) saja belum selesai, apalagi eksternal,” jelasnya.

Selanjutnya adalah data yang tidak akurat, sehingga penerima yang seharusnya tidak mendapatkan dan sebaliknya, yang semestinya tidak mendapatkan malah dapat bansos.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Sosial Sonny Manalu mengatakan, praktik korupsi ada hampir di setiap lini, mulai dari lini terkecil dalam kehidupan kita.

“Sebenarnya, Kemensos bukan lembaga yang korup dan kalau ada satu atau dua yang tersandung, mari kita perbaiki,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut di atas, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan transformasi sistem perlindungan sosial.

“Peta jalan jaminan sosial sudah dibuat untuk mendorong jaminan sosial yang berkualitas,” jelasnya.

Tagar. #program perlindungan sosial #bansos #kemensos #korupsi bansos #BPK #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju