×
×
Sabtu, 23 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Dalam RUU Ciptaker, Upah Minimum Sektoral Dihapus

Senin, 28 September 2020, 11:34 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Dalam RUU Ciptaker, Upah Minimum Sektoral Dihapus

Ilustrasi RUU Cipta Kerja (Foto: Pikiran Rakyat)

Infoanggaran.com, Jakarta – DPR dan pemerintah sepakat untuk menghapuskan ketentuan upah minimum sektoral dari seluruh kebijakan pengupahan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal ini agar pekerja tidak mengalami degradasi (penurunan) pendapatan dari jumlah yang biasa diterima.

"Terkait upah sektoral ini kan yang paling penting. Apa yang diterima hari ini oleh pekerja tidak boleh berkurang kalau kemudian RUU Ciptaker ini disahkan," ungkap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, Minggu (27/9/2020).

Kendati demikian, pemerintah dan DPR juga bersepakat tidak akan menghapus ketentuan terkait upah minimum, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota dalam RUU Omnibus Law Ciptaker.

Hal tersebut untuk menjamin pekerja agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

"Kepastian akan kenaikan upah itu yang paling penting dalam norma ini," tutur Supratman.

Dengan kebijakan tersebut, Supratman berharap upah pekerja tidak dikurangi oleh perusahaan. Sehingga, pekerja tak dirugikan dengan keberadaan RUU Omnibus Law Ciptaker.

 

Upah Minimum Daerah

Senada, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi juga menyatakan pihaknya sepakat dengan dua ketentuan upah, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.

"Pemerintah menyampaikan dua bentuk upah minimum sebagai safety net," jelas Elen.

Namun, kata Elen, pemerintah tak sepakat dengan ketentuan soal upah minimum padat karya.

Elen juga mengaku, pihaknya tidak setuju jika ada ketentuan lain di luar upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya meminta pemerintah membuat norma dalam undang-undang (UU). Hal itu dilakukan agar kajian mengenai RUU Omnibus Law Ciptaker lebih jelas ke depannya.

"Biar jaminan itu jelas bagi kami semua," pungkasnya.

Implikasi dari kebijakan itu, provinsi memiliki kebijakan pengupahan yang seragam dan menyesuaikan dengan ketentuan mengenai upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.

Selama ini, adanya ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang nilainya 5 persen di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) menyebabkan provinsi telah menetapkan UMSP dan tidak memberlakukan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tagar. #DPR RI #Baleg DPR RI #ruu cipta kerja #cipatker #omnibus law #upah minimum

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Januari 2021, 19:03 WIB

Pemerintah Tarik Utang Rp7,05 Triliun dari Bank Dunia

Penambahan utang tersebut untuk menangani bencana alam.

selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp7,05 Triliun dari Bank Dunia
Mekanisme Vaksin Mandiri Segera Diputuskan

Kamis, 21 Januari 2021, 15:50 WIB

Mekanisme Vaksin Mandiri Segera Diputuskan