×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Daerah Masih Lamban Salurkan Bansos, Menkeu: Baru 19,25 Persen

Rabu, 21 Juli 2021, 19:34 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Daerah Masih Lamban Salurkan Bansos, Menkeu: Baru 19,25 Persen

Ilustrasi. (dara.co.id).

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pemerintah daerah masih lamban menyalurkan dana bantuan sosial pada program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hingga 20 Juli 2021, realisasi program perlindungan sosial baru Rp2,3 triliun atau 19,25 persen dari total pagu sebesar Rp12,11 triliun.

“Jadi, penyerapan ini atau realisasinya masih rendah.” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juli 2021 secara virtual, Rabu (21/7/2021).

Serapan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi di masa pandemi Covid-19 juga masih rendah. Menurut Sri Mulyani, realisasinya baru sebesar 2,4 triliun  atau 17,8 persen dari total pagu Rp13,35 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran perlindungan dan pemberdayaan ekonomi yang ditransfer pemerintah pusat melalui APBD tahun anggaran 2021 mencapai Rp25,46 triliun.

“Artinya, dari Rp25,46 triliun, pemda baru menggunakan Rp4,7 triliun atau 18,5 persen. Padahal ini banyak juga daerahnya ada di zona PPKM Level 4 di mana diperlukan restukturisasi dari pergerakan yang pasti akan memukul kondisi sosial masyarakat,” imbuh Sri Mulyani.

 

Hanya 6,2 persen

Bila dirinci, serapan anggaran perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di 324 daerah masih di bawah 10 persen. Tepatnya, baru Rp764,8 miliar atau hanya 6,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp12,3 triliun.

“Ini berarti 59,8 persen dari toal daerah di mana realisasi perlinsos maupun pemberdayaan ekonominya masih sangat rendah,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Selain itu, ada 128 daerah dengan total anggaran perlindungan sosial Rp 6,85 triliun, namun realisasinya baru Rp 1,54 triliun atau hanya 22,5 persen. Lalu 66 daerah dengan total anggaran bansos Rp5,62 triliun baru terealisasi Rp1,99 triliun atau 35,5 persen.

Dari total 542 daerah di seluruh Indonesia, kata Sri Mulyani, “hanya 24 daerah yang telah merealisasikan (program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi) di atas 50 persen.”

Tepatnya, 61,1 persen atau setara Rp410,1 miliar dari total pagu Rp670,9 miliar.

 

Dipercepat

Lantaran masih rendah, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyaluran program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

"Kita lihat bahwa mayoritas daerah di Indonesia belum menggunakan APBD-nya yang saat ini sangat dibutuhkan rakyatnya untuk segera diakselerasi,” jelas Menkeu.

Dia mengingatkan, saat ini masyarakat tengah mengalami masa sulit, apalagi dengan adanya pengetatan kebijakan pembatasan sosial akibat melonjaknya kasus positif Covid-19. Dengan kata lain, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sosial untuk bertahan hidup.

“Pemda harus segera melaksakan pelaksanaan (penyaluran program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi) ini,” tegas dia.

Sri Mulyani berjanji akan terus mendorong pemda agar mengakselerasi belanja APBD, terutama program perlindungan sosial, di tengah pengetatan kebijakan pembatasan sosial.

Terlebih, sambung dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah mengeluarkan instruksi agar daerah melakukan percepatan belanja APBD.

“Daerah yang baik adalah daerah yang sudah mencairkan anggarannya di atas 50 persen,” imbuh Sri Mulyani.

Tagar. #bansos covid-19 #kemenkeu #BLT #bansos

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak