×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Covid-19 'Paksa' Percepatan Transformasi Digital

Kamis, 13 Agustus 2020, 23:19 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Covid-19 'Paksa' Percepatan Transformasi Digital

Ilustrasi (Foto: Jawa Pos)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pandemi Covid-19 'memaksa' pemerintah untuk mempercepat transformasi digital yang selama ini belum menjadi agenda prioritas.

“Dengan adanya Covid-19, transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” tutur Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam webinar di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Menurut Wamenkeu, transformasi digital mendorong percepatan reformasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dia mencontohkan pelaksanaan work from home (WFH) sejak Maret di Kementerian Keuangan. Hasilnya, ada pandangan baru dalam proses menelurkan kebijakan.

Berdasarkan survei internal yang dilaksanakan Kemenkeu terhadap 12.174 pegawainya pada periode 2-4 Juni 2020, sebanyak 90 persen pegawai mengaku bahwa bekerja dari rumah tidak menjadi masalah.

“86 persen pegawai merasa metode work from home itu tetap efektif,” jelas Suahasil.

Lebih lanjut Sua menilai, banyak agenda yang dilakukan secara virtual ternyata mengefisiensikan belanja pemerintah. Hal itu lantaran tidak ada perjalanan dinas atau paket pertemuan lainnya yang memakan biaya tidak sedikit.

Contoh lainnya di bidang regulasi, kata Sua, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, juga merupakan salah satu produk yang dihasilkan pemerintah dengan memanfaatkan transformasi digital selama masa pandemi.

Kendati demikian, ia juga tidak memungkiri bahwa ada beberapa pertemuan yang tidak dapat digantikan dengan daring.

 

Empat Strategi

Di forum yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Rini Widyantini membeberkan, pihaknya sudah menyiapkan empat langkah strategi untuk mempercepat transformasi digital.

Empat strategi tersebut adalah pembentukan tim koordinasi SPBE lintas kementerian dan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE.

Kedua, peningkatan layanan SPBE yang berorientasi pada kebutuhan pengguna serta integrasi layanan SPBE yang lebih terpadu di dalam dan antar instansi pusat maupun pemerintah daerah.

Selanjutnya adalah penyiapan teknologi digital. Dalam poin ini, pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur SPBE. Ini akan didorong agar kementerian dan lembaga tidak lagi memakai aplikasi yang bersifat umum.

Keempat, mengembangkan transformasi digital dalam sumber daya manusia SPBE.

 

Transformasi Pendidikan

Dari sisi pendidikan, Kepala Pusdatin Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie menyebutkan bahwa pihaknya saat ini menerapkan metode yang berbeda dibanding tahun sebelumnya, terutama menyangkut transformasi digital.

Salah satunya adalah program Kita Harus Belajar atau KIHAJAR.

“Aktivitas KIHAJAR dilakukan secara daring dengan tetap melibatkan dinas pendidikan di daerah, para guru, dan seluruh siswa di Tanah Air,” kata Hasan.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan memiliki kompetensi abad 21.

Secara jujur, Hasan mengakui bahwa kondisi generasi saat ini memang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda juga.

“Satu hal yang menurut saya menarik anak-anak muda memang sejak lahir sudah menjadi penduduk asli digital,” ujar Hasan.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Balai Teknologi Komunikasi (Balai TEKKOM), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang berada di 34 provinsi seluruh Indonesia demi meningkatkan kualitas dan percepatan digitalisasi pendidikan.

 

Transformasi Daerah

Sementara dari sudut pandang pemerintah daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menggarap inisiatif big data secara digital untuk menertibkan serta efisiensi pengarsipan.

“Melalui digitalisasi big data ini, maka data dapat diakses sewaktu-waktu dengan cepat dan lebih akurat dibandingkan cara manual,” kata Emil.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Jatim itu membeberkan, pihaknya kini tengah mengembangkan sistem cloud dengan para mitra di kawasan ekonomi khusus digital Singosari di Malang yang merupakan sebuah pusat untuk pengembangan public sector.

“Jadi, dengan cloud computing, inovasi yang kira-kira berpotensi dikembangkan oleh pemerintah dan swasta, dari dalam maupun luar negeri menjadi lebih efisien,” katanya.

Tagar. #kemendikbud #pendidikan #kemenkeu #transformasi digital #digitalisasi #reformasi birokrasi #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak