×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Covid-19 Melonjak, Realisasi Anggaran Kesehatan Baru 22,9 Persen

Senin, 21 Juni 2021, 14:14 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Covid-19 Melonjak, Realisasi Anggaran Kesehatan Baru 22,9 Persen

Ilustrasi. (tirto.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 per 18 Juni 2021 telah mencapai Rp226,63 triliun dari pagu tahun Rp699,43 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran sektor kesehatan baru sebesar Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu Rp172,84 triliun di tengah melonjaknya kasus positif Covid-19.

"(Realisasi) bidang kesehatan harus jadi perhatian, namun recovery melalui PEN dan APBN juga perlu terus dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (21/2021).

Menurut Sri Mulyani, serapan anggaran itu diakselerasi melalui kegiatan testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan bagi 206,27 ribu pasien.

Kemudian pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk vaksin.

Selain itu, realisasi anggaran sektor kesehatan juga diakselerasi melalui insentif tenaga kesehatan (nakes), santunan kematian serta. obat dan APD.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan fokus mempercepat serapan anggaran sektor kesehatan demi mempercepat pemulihan ekonomi. "Pemulihan ekonomi kita akan terus bertumpu kepada penanganan kesehatan, melaksanakan PEN, dan melakukan reformasi struktural."

Selain kesehatan, serapan anggaran sektor perlindungan sosial mencapai Rp64,91 triliun. Serapan ini setara 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun.

Menurut Menkeu, dana tersebut direalisasikan melalui program keluarga harapan (PKH) dengan keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 9,9 juta, Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM, BST untuk 10 juta KPM.

Lalu BLT Desa untuk 4,81 juta KPM, Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta orang, serta bantuan kuota internet untuk 27,67 peserta dan tenaga didik.

Sementara itu, realisasi dukungan UMKM dan korporasi telah mencapai Rp48,05 triliun atau 24,8 persen dari pagu Rp193,74 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan melalui BPUM bagi 9,8 juta usaha dan subsidi bunga penyaluran KUR Rp112,8 triliun untuk 3,1 juta debitur.

Kemudian IJP (Imbalan Jasa Penjaminan) UMKM untuk akumulasi KMK dijamin Rp15,25 triliun, IJP Korporasi untuk akumulasi KMK dijamin Rp792,6 miliar serta penempatan dana pada bank dengan total penyaluran sejak 2020 mencapai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.

Selanjutnya, sektor program prioritas telah terealisasi Rp38,1 triliun atau 29,8 persen dari pagu Rp127,85 triliun dengan manfaat meliputi padat karya K/L bagi 693,1.000 tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta kawasan industri.

Terakhir, insentif usaha. Sri Mulyani memaparkan, insentif ini telah terealisasi Rp36,02 triliun atau 63,5 persen dari pagu Rp56,73 triliun dengan manfaat meliputi PPh 21 DTP untuk 90.317 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 127.549 UMKM, dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.709 WP.

Selain itu, pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69.087 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 819 WP, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP properti bagi 519 penjual, serta PPnBM mobil bagi lima penjual.

Tagar. #kemenkeu #pemulihan ekonomi nasional #anggaran covid-19 #dpd #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak