×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Covid-19: Kinerja Anggaran Lamban, Transparansi Buruk

Kamis, 28 Januari 2021, 16:28 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Covid-19: Kinerja Anggaran Lamban, Transparansi Buruk

Ilustrasi. (klikanggaran.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Indonesia masih berjibaku dengan penyebaran wabah Covid-19 hingga saat ini. Setiap harinya kasus positif terus bertambah. Berdasarkan data per 27 Januari 2021, kasus positif Covid-19 mencapai lebih dari 1 juta orang dengan pasien meninggal dunia sebanyak 28,8 ribu orang.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kondisi itu tidak lepas dari kinerja anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (baca: anggaran Covid-19) pada 2020 yang lamban di awal masa pandemi.

Realisasi anggaran Covid-19 secara keseluruhan memang mencapai Rp579,7 triliun atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. “Tapi serapan itu sebenarnya menumpuk di akhir tahun (2020),” ujar Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan dalam Webinar “Evaluasi Kondisi Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN”, Kamis (28/1/2020).

Berdasarkan data yang disampaikan Misbah, selama periode April-September 2020 realisasi hanya mencapai Rp254,4 triliun atau rata-rata Rp42 triliun per bulan. Baru pada tiga bulan terakhir, dari Oktober-Desember 2020, realisasi mencapai Rp325,3 triliun atau rata-rata Rp108,4 triliun per bulan.

Kepala Subdirektorat Daduktek PAPBN Kementerian Keuangan Erawati berdalih serapan yang menumpuk di akhir tahun lantaran pemerintah terkendala dengan proses administrasi dan regulasi teknis operasional di awal masa pandemi.

Begini pernyataan lengkapnya, “proses administrasi dan regulasi teknis operasional pelaksanaan penanganan Covid-19 terkendala di awal pelaksanaan di saat butuh penanganan cepat.”

Kendati begitu, Erawati mengatakan serapan anggaran Covid-19 sudah mulai terlihat akseleratif sejak Juni 2020. “Sebenarnya tidak (menumpuk) di akhir tahun juga,” imbuh dia.

Terlepas dari dalih Erawati, Misbah menilai Misbah menilai pemerintah tampak tidak serius menangani urusan kesehatan -- di samping kinerja serapan anggaran Covid-19 yang lamban, sehingga tidak heran pandemi belum juga mereda.

“Meski kita dalam kondisi menghadapi pandemi, nyatanya pemerintah lebih besar mengggelontarkan anggaran untuk belanja fungsi ekonomi dibandingkan untuk fungsi kesehatan,” jelasnya.

 

Kesehatan Rendah

Berdasarkan belanja menurut fungsi, APBN 2020 hanya menggelontorkan belanja fungsi kesehatan sebesar 4,1 persen dari total belanja pemerintah pusat, tapi belanja fungsi ekonomi mencapai 22,1 persen.

Belum lagi persoalan transparansi pengelolaan anggaran Covid-19 juga masih buruk. Dalam bahasa Misbah, upaya transparansi anggaran Covid-19 belum optimal dilakukan.  

Dia tidak menampik Kementerian Keuangan sudah mengembangkan dashboard anggaran penanganan Covid-19 yaitu https://kemenkeu.go.id/go/id/covid19.

“Tapi informasinya masih sangat umum, hanya beberapa kebijakan dan beberapa konperensi pers Kemenkeu. Informasi yang cukup detail yang dibutuhkan masyarakat belum cukup tersedia di sana,” jelas Misbah.

Menurut Misbah, seharusnya pemerintah mampu memberikan informasi yang cukup detail terkait pengelolaan anggaran Covid-19. “Transparansi ini penting. Ini akan menjadi basis bagi akuntabilitas dan potensi-potensi penyimpangan anggaran Covid-19.”

Mendengar pernyataan Misbah, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J Kede mengatakan, tidak ada satupun klausul hukum yang menyatakan bahwa hak masyarakat atas informasi pada masa pandemi Covid-19 dikurangi.

“Termasuk pada hak atas informasi pengelolaan anggaran Covid-19,” jelas Hendra.

Menurut Hendra, seharusnya masyarakat bisa mendapat informasi pengelolaan anggaran secara cepat dan komprehenship mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

“Anggaran Covid-19 ini terkait hajat hidup warga negara yang memang butuh penanganan pada jangka pendek,” imbuh dia, beralasan.

Hendra mengingatkan agar pemerintah tidak meremehkan persoalan keterbukaan informasi yang sudah dijamin konstitusi. “Bansos dikorupsi karena bansos tidak dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan,” tegasnya, setelah menyinggung kasus korupsi bantuan sembako yang menyeret (mantan) Menteri Sosial Juliari P Batubara.

 

Daerah Lebih Buruk

Tidak hanya di pemerintah pusat, rupanya kinerja anggaran Covid-19 di daerah juga lebih buruk lagi. “Realisasi anggaran Covid-19 di daerah masih sangat rendah,” kata peneliti FITRA Rizka Fitriani dalam kesempatan yang sama.

Berdasarkan data yang dirilis Kemenkeu dari Laporan Kinerja di 344 daerah, Rizka menuturkan realisasi anggaran jaring pengaman sosial sebesar Rp14,79 triliun atau 65 persen dari total Rp22,12 triliun, penanganan kesehatan Rp13,64 triliun atau 59,3 persen dari pagu Rp23 triliun, dan dukungan ekonomi hanya Rp2,9 triliun atau 43,2 persen dari pagu Rp6,7 triliun.

Rizka menyayangkan anggaran Covid-19 di daerah tidak terserap dengan baik. “Padahal kita tahu, kasus Covid-19 cukup tinggi, efek sosial ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat.”

Kendati begitu, dia menilai rendahnya serapan tersebut lantaran pemerintah pusat beberapa kali mengubah regulasi terkait pergeseran anggaran belanja barang dan belanja modal di APBD.

“Ini berimplikasi pada keterlambatan eksekusi anggaran daerah,” jelas Rizka.

Dia lalu mencontohkan kinerja anggaran Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, serapan anggaran di provinsi ini sangat rendah.

Bidang kesehatan, contohnya, realisasinya hanya Rp377,34 miliar dari total pagu Rp466,29 miliar. "Lemahnya kinerja serapan anggaran bidang kesehatan mengindikasikan lemahnya upaya pengendalian kasus Covid-19 di NTB,” tukas Rizka.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Provinsi NTB, kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan setiap bulannya antara 422 kasus hingga 955 kasus sejak Mei 2020. Hingga Desember 2020, kasus positif mencapai 5.725 orang.

Jika tidak ada upaya strategis dalam pengendaliannya, kata Rizka, angka kasus positif di NTB diprediksi akan terus meningkat "hingga menembus 25 ribu kasus pada akhir 2021.”

Selain masalah serapan, informasi kebijakan anggaran dan program bantuan terkait Covid-19 di NTB juga sangat terbatas.

“Pemerintah daerah belum menyediakan akses informasi terkait anggaran Covid-19 yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat,” jelas Rizka.

Dia mengakui bahwa Pemprov NTB memang telah menyediakan dashboard khusus yang menyediakan informasi berkaitan dengan penanganan Covid-19. Sayangnya, itu tidak didukung dengan penyediaan informasi kebijakan anggaran dan mekanisme pengaduan penyaluran bantuan.

Padahal berdasarkan hasil survei yang dilakukan FITRA NTB pada Mei 2020, kata Rizka, masyarakat sangat membutuhkan informasi kebijakan anggaran dan data penerima bantuan, termasuk  mekanisme pengaduan.

Menyikapi paparan Rizka, Kepala Subdirektorat Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaa Kemenkeu Doni Suryatmo mengakui realisasi anggaran Covid-19 di daerah masih belum maksimal.

Dia mengatakan, sejak awal Kemenkeu sudah melakukan percepatan transfer fiskal ke daerah mulai dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Dengan adanya percepatan tersebut, lanjut Doni, “seharusnya bisa lebih cepat direalisasikan (oleh daerah), tapi kapasitas penyerapan di daerah memang sangat rendah.”

Doni menjelaskan rendahnya serapan anggaran di daerah akibat lambatnya pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran. “Penyesuaian anggaran di pemerintah pusat secara cepat dalam rangka menangani dampak Covid-19 belum dapat diikuti oleh seluruh pemerintah daerah,” tukas dia.

 

Tagar. #transparansi #anggaran covid-19 #realisasi anggaran #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen