×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Cium Potensi Maladministrasi, Ombudsman: Tunda Impor Beras

Kamis, 25 Maret 2021, 12:33 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Cium Potensi Maladministrasi, Ombudsman: Tunda Impor Beras

Konperensi pers polemik impor beras. (Youtube Ombudsman RI).

Infoanggaran.com, Jakarta – Ombudsman RI mencium adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme pengambilan kebijakan impor beras satu juta ton yang menjadi polemik belakangan ini.

"Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras,” jelas Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Rabu (24/3/2021).

Yeka beraslasan, Ombudsman tidak melihat adanya indikator yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan impor beras pada tahun anggaran 2021.

Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton atau naik 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020, bahkan saat ini stok beras nasonal ditaksir mencapai lebih dari lima juta ton.

Dengan kata lain, Ombudsman menilai bahwa stok beras nasional masih relatif aman. "Sehingga kami melihat bahwa ini jangan-jangan ada yang salah dalam memutuskan kebijakan impor," katanya.

Atas dasar itu, kata Yeka, “Ombudsman meminta Kemenko Perekonomian untuk melaksanakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) guna menunda impor satu juta ton beras hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Bulog pada awal Mei (2021).”

 

Dalami Rakortas

Lebih jauh, Ombudsman menyoroti mekanisme rakortas dalam pengambilan kebijakan impor beras.

“Kami akan mendalami bagaimana sebetulnya mekanisme rakortas dalam penentuan impor beras karena polemik ini terjadi. Beberapa indikasi produksi kita tidak ada masalah, stok beras di masyarakat tidak masalah, stok di penggilingan dan pengusaha tidak ada masalah,” jelas Yeka.

Menurut Yeka, seharusnya kebijakan impor beras berdasarkan data yang valid dengan memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini.

“Beras ini bukan hanya sekadar komoditas, tetapi ada dampak sosial politik yang cukup luas,” kata dia mengingatkan.

Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga harus dilakukan secara transparan agar bisa diketahui oleh semua orang. “Tidak bisa aji mumpung impor dilakukan dan publik diabaikan,” pungkas Yeka.

Tagar. #ombudsman #impor beras #maladministrasi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19