×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Cederai Prinsip Transparansi, FOINI Desak Jokowi Tegur KPK dan BKN

Senin, 21 Juni 2021, 11:08 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Cederai Prinsip Transparansi, FOINI Desak Jokowi Tegur KPK dan BKN

Sumber foto: Instagram Zainal Arifin Mochtar

Infoanggaran.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mencederai prinsip-prinsip transparansi yang termuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terkait hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo untuk menegur pimpinan dua lembaga itu karena telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pernyataan itu disampaikan Freedom Information of Network Indonesia (FOINI) dalam siaran pers yang diterima redaksi, Minggu (20/6/2021). FOINI adalah koalisi sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang fokus pada advokasi keterbukaan informasi di Indonesia.

Menurut FOINI, sebagai badan publik, KPK dan BKN seharusnya wajib taat terhadap ketentuan hukum. Selain itu, agar terhindar dari prasangka buruk dan polemik di masyarakat menemukan titidak terang, KPK dan BKN semestinya segera membuka soal tertulis dan panduan wawancara atas pertanyaan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Pada 27 Mei 2021, FOINI melalui surat bernomor 001/FOINI/V/2021 menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK dan BKN. Isinya adalah permintaan agar kedua instansi negara tersebut membuka ke publik dokumen-dokumen yang berisi soal-soal tertulis TWK pegawai KPK dan panduan wawancara, termasuk daftar pertanyaan wawancara pada proses TWK.

Pada 11 Juni 2021, KPK memberi tanggapan melalui surat bernomor B-3566/HM.06.00/50-56/06/2021. KPK menyampaikan bahwa informasi yang FOINI minta tidak berada dalam kewenangan KPK dan seluruh kegiatan TWK dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait. Namun KPK tidak menjelaskan lebih lanjut lembaga pemerintah terkait mana yang dimaksud. 

Padahal berdasarkan Pasal 22 ayat (7) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dalam hal informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan badan publik yang menjadi termohon informasi (dalam hal ini KPK), maka KPK wajib memberitahukan kepada pemohon informasi mengenai badan publik yang menguasai informasi tersebut. Pemberitahuan itu wajib dilakukan apabila badan publik mengetahui keberadaan informasi yang diminta pemohon informasi.

Tiga hari sebelumnya, 8 Juni 2021, BKN melalui surat bernomor 02/PPID/HHK/VI/2021 menyampaikan jawaban yang pada intinya memohon perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan permohonan informasi selama tujuh haru kerja terhitung dari 9 Juni - 17 Juni 2021. Namun, hingga melampaui tanggal 17 Juni 2021 yang BKN ajukan, FOINI belum menerima jawaban.

Akan tetapi pada 16 Juni 2021, sejumlah media justru memberitakan pernyataan Kepala BKN Bima Hariana Wibisana bahwa informasi mengenai TWK merupakan rahasia negara.

Atas dasar itu, FOINI mencurigai tidak dibukanya informasi terkait TWK kepada publik disebabkan karena informasi tersebut dinilai oleh BKN sebagai rahasia negara. Padahal, pengecualian soal-soal TWK, panduan wawancara, dan dokumen-dokumen terkait TWK harus dilakukan berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 jo Pasal 17 UU KIP. Pasal itu mengatur bahwa informasi publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

"Atas dasar tersebut, BKN harus menunjukkan hasil atau putusan Komisi Informasi mengenai dikecualikannya informasi terkait TWK sebagai informasi publik," tulis FOINI sembari menyatakan bahwa mereka akan mengajukan keberatan atas jawaban BKN pada Senin (21/6/2021) hari ini.

Dengan berbagai ketertutupan itu, FOINI meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Kepala BKN dan KPK yang telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tagar. #BKN #TWK KPK #KPK #jokowi #FOINI

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak