×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Catat, Biaya Persiapan Pemilu 2024 Capai Rp1,9 Triliun

Selasa, 21 September 2021, 19:58 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Catat, Biaya Persiapan Pemilu 2024 Capai Rp1,9 Triliun

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Youtube Komisi II DPR RI).

Infoanggaran.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan, biaya dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 bisa menelan anggaran hingga Rp1,9 triliun.

"Dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak  2024 sebesar Rp1,9 triliun," ujar Mendagri Tito Karnavian saat menyampaikan usulan anggaran persiapan pemilu dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI terkait penetapan pagu anggaran menjadi pagu alokasi anggaran RAPBN 2022, Selasa (21/9/2021). 

Tito membeberkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah kegiatan prioritas dalam persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pertama, bantuan keuangan partai politik politik sebesar Rp758,2 miliar. Lalu pengadaan blangko KTP-el sebanyak 15 juta keping dengan anggaran Rp265,2 miliar.

Ketiga, fasilitasi dan supervisi dalam penanganan Covid-19 pada era normal baru dalam rangka tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp1,5 miliar. 

Keempat, asistensi pemerintahan daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebanyak Rp3,05 miliar.

Kelima, penanganan pengaduan dan persidangan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mencapai Rp33,43 miliar.

Menurut Tito, anggaran tersebut akan diberikan langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berada di bawah Kemendagri.


Seleksi Penyelenggara Rp8 Miliar

Sementara itu, biaya seleksi penyelenggara pemilu diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp8 miliar.

Dana tersebut, kata Tito, "untuk seleksi penyelenggara komisioner KPU dan Bawaslu."

Tito menyampaikan, proses seleksi penyelenggara pemilu kemungkinan sudah dilaksanakan pada Oktober 2021 mendatang, yang dimulai dengan pembentukan panitia seleksi (pansel).

Menurut dia, pansel akan mulai bekerja sekitar awal 2022 hingga 14 April 2022. Pasalnya, masa jabatan anggota KPU RI dan Bawaslu RI saat ini terhitung berakhir pada 12 April 2022.

Tito menjelaskan, pembentukan pansel dilaksanakan pada Oktober tahun ini lantaran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa pansel harus dibentuk paling lama enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU dan Bawaslu.

Nantinya, lanjut Tito, keanggotaan timsel paling banyak 11 orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Ke-11 anggota itu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. 

Tagar. #dpr #kemendagri #pemilu 2024 #anggaran pemilu

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19