×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Capaian MCP KPK Baru 22 Persen

Rabu, 11 Agustus 2021, 11:48 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Capaian MCP KPK Baru 22 Persen

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Infoanggaran.com, Jakarta  Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2021 secara nasional di 524 pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia baru mencapai 22 persen.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya saat kegiatan workshop peluncuran platform pencegahan korupsi Pemda melalui MCP, mengakui bahwa capaian tesebut masih rendah dan harus ditingkatkan.

Pada kegiatan workshop yang berlangsung secara daring 9-20 Agustus 2021 itu, Budi Berharap Kemendagri dan BPKP dapat memberikan masukan yang dapat mendukung pencegahan korupsi pada Pemda.

"Untuk itu, selama 8 hari ini KPK akan berbagi tentang detail indikator dan subindikator MCP agar Kemendagri dan BPKP dapat lebih dahulu mengenal dan memberi masukan," kata dia, Selasa (10/8/2021).

Budi mengatakan bahwa KPK telah memetakan delapan area intervensi pada pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi.

Delapan area intervensi tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Menanggapi hal itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak H Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian sangat menaruh perhatian dan antusias dengan MCP.

Sejak MCP ada beberapa tahun lalu, kata Tumpak, Kemendagri sudah menggunakannya untuk pembinaan internal.

Meski begitu, Tumpak menilai masih perlu penguatan pemahaman terhadap delapan area intervensi. Terutama indikator dan subindikator yang sangat dinamis sesuai dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.

“Pemahaman rekan-rekan di daerah sangat beragam. Saya rasa perlu dilakukan pengembangan kapasitas MCP khususnya untuk indikator dan subindikator yang relevan,” kata Tumpak.

 

Rekonstruksi Indikator

Dia memperkirakan ada kemungkinan merekonstruksi kembali indikator dan subindikator yang ada. Secara umum, indikator dan subindikator tersebut adalah yang terkait dengan tugas pengawasan Kemendagri untuk pemda, meliputi delapan area intervensi yang ada di MCP.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia sepakat untuk memberikan masukan dan memperbarui indikator dan subindikator yang ada di MCP saat ini. 

Merespons hal tersebut, Budi menyebutkan bahwa internal KPK setiap tahun melakukan upaya perbaikan, penyempurnaan, dan evaluasi untuk seluruh indikator dan subindikator.

“Intinya, bagaimana tata kelola pemerintahan di daerah dapat menjadi lebih baik serta bagaimana pemenuhannya senantiasa efektif, efisien, dan tidak membebankan Pemda,” kata Budi.

Untuk itu, KPK mengharapkan penyusunan indikator dan subindikator pada 2022 dapat mulai dilakukan bersama-sama dengan Kemendagri dan BPKP se-Indonesia, termasuk monitoring dan evaluasinya.

“Pengelolaan bersama MCP dengan Kemendagri dan BPKP se-Indonesia, juga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di daerah,” tutupnya.

Tagar. #KPK #MCP KPK #kemendagri #bpkp

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19