×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Bukan Cuma Masyarakat, Omnibus Law Bakal Rugikan Pemerintah

Senin, 12 Oktober 2020, 15:04 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Bukan Cuma Masyarakat, Omnibus Law Bakal Rugikan Pemerintah

Ilustrasi (Foto: Nuusdo.com)

Infoanggaran.com, Jakarta Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan pemerintah.

Dalam Diksusi Media Pokja RUU Cipta Kerja Ikatan Alumni UI (ILUNI UI), Senin (12/10/2020), Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai omnibus law banyak sekali mengembalikan kekuasaan ke pemerintah pusat.

Keadaan tersebut justru merugikan pemerintah dan masyarakat karena menyebabkan demokrasi Indonesia bergerak mundur dan tujuan bernegara semakin menjauh.

Risikonya, kebebasan berbicara juga akan hilang dan kesejahteraan rakyat malah menurun.

Dari sisi hukum, Ketua YLBHI itu menilai penyusunan, pembahasan, dan pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan, minim sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Karena itu, Asfinawati meminta pemerintah untuk segera mensosialisasikan naskah UU Cipta Kerja yang disahkan beserta draf PP pendukung yang sudah disiapkan. Dia juga merekomendasikan kepada presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja seperti pernah dilakukan terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan pada UU Pemilu tahun 2014.

 

Abai Partisipasi Publik

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Gita Putri Damayana menyoroti sisi partisipasi publik yang terabaikan selama proses pembahasan hingga pengesahan UU Ciptaker.

“Dalam 55 kali rapat panitia kerja, apakah ada naskah yang disampaikan kepada publik? Padahal, ada kewajiban DPR untuk menyampaikan hasil rapat kepada publik,” tuturnya.

Ketua BEM FEB UI 2019 Jusuf King Sihotang menambahkan, partisipasi publik dalam pembuatan UU seharusnya bukan sebagai penonton, melainkan bisa memberikan masukan.

“Ketika aksi mahasiswa dituduh sebagai hoaks menyiratkan bahwa pemerintah tidak mendengarkan suara kita,” katanya.

Akibatnya, UU tersebut berpotensi menimbulkan banyak konflik dalam masyarakat yang akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah.

Karena itu, dia meminta agar pemerintah, khususnya aparat penegak hukum yang terlibat, untuk tidak melakukan kekerasan terhadap demonstran karena akan merusak citra kepolisian dan bisa memicu kemarahan publik.

 

Konflik Data

Sedangkan dari sisi perizinan pertambangan, Director Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah menyatakan, di Indonesia masih banyak terjadi konflik data soal sumber daya alam, misalnya data hutan dan data masyarakat adat.

Hal ini akan merugikan masyarakat apabila kebijakan perizinan, khususnya tambang, melalui satu pintu saja tanpa memperbaiki data yang dimiliki pemerintah selama ini.

Karena itu, dia meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan tersebut dan meminjau ulang. 

Kendati demikian, dari sektor Koperasi dan UMKM, Country IT Head DHL Global Forwarding (DHL GROUP) Indro Purwoko berpendapat ada kemudahan perizinan menyangkut pendirian koperasi. Awalnya minimal 20 orang, sekarang hanya butuh sembilan orang saja untu mendirikan koperasi.

“Dalam hal ini cukup bagus sehingga kita tidak perlu modal besar untuk pembangunan,” jelasnya.

 

 

Tagar. #UMKM #omnibus law #UU Ciptaker #pertambangan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun.

selengkapnya
Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total