×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

BPKP-DPD Berkolaborasi Awasi Dana Desa di Masa Pandemi

Kamis, 05 November 2020, 13:43 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

BPKP-DPD Berkolaborasi Awasi Dana Desa di Masa Pandemi

Ilustrasi. (fin.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkolaborasi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengawal pengelolaan dana desa aga tetap akuntabel di masa pandemi Covid-19.

“BPKP bersama dengan Komite IV DPD turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan memastikan perencanaan, penyaluran, dan pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai menerima kunjungan Komite IV DPD, Rabu (4/11/2020).

Yusuf mengatakan, kolaborasi BPKP-DPD dilakukan lantaran dana desa yang dialokasikan pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Selain alokasi yang besar, lanjut Yusuf, aspek pengawasan dana desa juga luas. Apalagi, menyusul adanya kebijakan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung kepada masyarakat terdampak Covid-19 lewat BLT Dana Desa.

“Oleh karena itu, pengawasan penggunaan dana desa tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Maka, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan,” jelas Ketua BPKP.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite IV DPD Sukiryanto berharap kolaborasi antara BPKP dan DPD bisa tetap dipertahankan bahkan aspek pengawasan diperluas demi mewujudkan tata kelola anggaran yang akuntabel.

“Tidak hanya terkait dana desa, namun termasuk program pemulihan ekonomi nasional,” terang Sukiryanto.

Dia juga berharap BPKP menjadi center of excellence pengawasan yang fokus pada aspek pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan tata kelola anggaran.

 

Kembangkan Aplikasi

Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP melakukan pengawasan dana desa melalui peran assurance dan consulting guna mencegah terjadinya penyimpangan di masa pandemi.

Peran assurance atau pendampingan, misalnya, dilakukan melalui audit penggunaan dana desa terutama untuk BPLT Dana Desa, serta evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa.

Bahkan, kata Yusuf, saat ini pihaknya telah mengembangkan aplikasi Siswaskeudes (sistem pengawasan keuangan desa) guna memaksimalkan pengawasan dana desa.

Bukan hanya dana desa, BPKP juga terlibat mengawasi pengelolaan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), salah satunya lewat cleansing data penerima batuan guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih data.

“Ini menunjukkan kita ada tanggung jawab kepada masyarakat, tugas kami beyond dari pengawasan,” pungkas Yusuf.

Tagar. #Dana Desa #bpkp #dpd #blt dana desa

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak