×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rp100 Miliar di Kominfo

Rabu, 14 Juli 2021, 15:32 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rp100 Miliar di Kominfo

Ilustrasi (Foto: Okezone)

Infoanggaran.com, Jakarta  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan total nilai mencapai Rp98,2 miliar untuk penyewaan satelit dan Rp5,39 miliar untuk pemesanan layanan komputasi awan (cloud) yang melebihi kapasitas.

"Serta permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp2,26 miliar," tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, Rabu (14/7/2021).

Bukan hanya masalah pemborosan dana saja, dalam laporan yang sama BPK juga menemukan masalah terkait pengerjaan proyek Palapa Ring Timur.

Menurut BPK, pengerjaan proyek tersebut mengalami keterlambatan dan justifikasi amandemen perpanjangan tanggal wajib operasional komersial yang tidak sesuai dengan klausul kontrak.

"Nilai availability payment dalam perjanjian kerja sama (PKS) proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Palapa Ring tidak memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN)," tulis BPK.

Selain itu, BPK menemukan bahwa perpanjangan atas penyelesaian proyek Palapa Ring Timur juga tidak dilakukan sesuai perjanjian kerja sama. Dengan begitu, terdapat potensi denda keterlambatan yang tidak dapat dipungut.

Sementara untuk aplikasi, Kemenkominfo melaksanakan pengadaan aplikasi Sistem Analisis Perdagangan Online sebesar Rp17,10 miliar, tetapi sistem aplikasi tersebut belum diserahterimakan, dan permasalahan lainnya sebesar Rp3,52 miliar.

Hingga saat ini, BPK telah menyelesaikan 15 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada 14 Kementerian/Lembaga. Pemeriksaan tersebut untuk periode semester II/2020.

Salah satu kementerian yang diperiksa adalah Kemenkominfo. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, BPK menyebut terjadi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivita) di sejumlah proyek Kemenkominfo. 

Tagar. #LHP BPK #kominfo #pemborosan anggaran #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak