×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Kamis, 09 Desember 2021, 21:02 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Ilustrasi. (Foto: republika.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan pengelolalan anggaran dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2020.  Dari realisasi sebesar Rp575,8 triliun pada 2021, BPK menemukan beberapa persoalan pelaksanaan anggaran.

Salah satunya, pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun di 10 kementerian/Lembaga (K/L) tidak memadai. "Akibatnya, pengeluaran tersebut belum dapat diyakini kewajarannya," tulis laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021, dikutip pada Kamis (9/12/2021).

Menurut BPK, permasalahan tersebut tidak lepas akibat pengendalian K/L dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan atas pelaksanaan program PC-PEN belum optimal.

Selain itu, penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR serta Kartu Prakerja dalam program PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga terdapat sisa anggaran yang belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun.

“Hal ini disebabkan Menteri Keuangan belum menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening penampungan sisa dana belanja lain-lain kartu prakerja sebagai dana cadangan,” jelas IHPS I 2021.

Lalu realisasi insentif dan fasilitas perpajakan 2020 minimal sebesar Rp1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, kelebihan pencatatan penerimaan pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp24,12 miliar, kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya sebesar Rp967,46 miliar, serta nilai insentif dan fasilitas perpajakan minimal sebesar Rp706,04 miliar belum dapat diyakini kewajarannya.

Kemudian, pemerintah belum mengetahui sisa dana PC-PEN 2020 dan kegiatan PC-PEN 2020 yang akan dilanjutkan pada 2021. Akibatnya, kegiatan PC-PEN 2020 yang akan dilanjutkan atau dibayar pada 2021 tidak dapat dipastikan secara andal.

BPK menilai, Sri Mulyani belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN 2020 dari sisi dana SBN PC-PEN 2020 dan belum selesai mengidentifikasi kegiatan PC-PEN 2020 yang akan dilanjutkan atau pada 2021.

Begitu juga pelaporan kebijakan keuangan negara untuk mengatasi pandemi Covd-19 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum didukung dengan mekanisme pelaporan secara formal. Menurut BPK, laporan yang sudah dibuat pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Hal ini disebabkan pemerintah belum menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan biaya penanganan COVID-19 secara komprehensif pada LKPP sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020,” tulis IHPS I 2021.

Tagar. #pemulihan ekonomi nasional #anggaran pen #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen