×
×
Kamis, 15 April 2021
OBS 2019
loading content

BPK Pantau Ketat Anggaran Jumbo Covid-19

Rabu, 09 September 2020, 16:08 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

BPK Pantau Ketat Anggaran Jumbo Covid-19

Ilustrasi (Foto: Faktual News)

Infoanggaran.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal memantau ketat pengelolaan anggaran penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Pasalnya, anggaran jumbo tersebut rawan diselewengkan, sehingga diperlukan pula pengawasan yang super ketat.

“"BPK juga telah melakukan kajian mendalam terkait jenis tujuan dan program pemeriksaan dan Presiden juga memberikan dukungan penuh kepada kami," jelas Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Selasa (8/9/2020).

Menurut Agung, dalam tiga bulan terakhir seluruh auditorat keuangan negara di BPK telah intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan anggaran Covid-19.

Agung juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai adanya 'penumpang gelap' di tengah krisis. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, dalam kondisi krisis dan darurat, kerap muncul pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.

“Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para penumpang gelap yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan situasi dan celah dalam regulasi,” tegasnya.

Untuk itu, BPK akan mengambil sikap yang tegas terkait risiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis dengan melakukan pengawasan yang super ketat dan menyeluruh.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung BPK untuk mengawasi sekaligus mengaudit anggaran penanganan Covid-19.

Meski begitu, Jokowi pun berharap BPK tak hanya memantau pemakaian anggaran penanganan Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. BPK juga harus bisa memberikan solusi dalam menangani krisis yang disebabkan oleh pandemi.

 

Audit Universe

Terkait penanganan anggaran Covid-19, BPK akan memperluas cakupan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 pada 2020.

Jika biasanya pemeriksaan yang dilakukan BPK hanya pada entitas atau program tertentu, tetapi khusus untuk anggaran Covid-19 saat ini, cakupannya adalah seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh, oleh pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan lembaga negara lainnya yang terlibat.

“Untuk pertama kalinya BPK melakukan pemeriksaan keuangan berskala besar dan masif,” kata Agung.

Untuk melaksanakan tugas itu, BPK siap menerjunkan seluruh auditorat utama keuangan negara mulai I hingga VII guna melaksanakan semesta pemeriksaan (audit universe) untuk penggunaan anggaran Covid-19.

"Kami menyebut pemeriksaan ini sebagai risk based comprehensive audit," tambahnya.

 

Tumpang Tindih

Kendati demikian, Ketua BPK menyadari kekurangan dalam pelaksaan pengawasan ini. Misalnya, terkait jaring pengaman sosial yang menurut BPK tata kelolanya juga mengalami masalah. Misalnya soal ketidakhandalan data, kurang transparannya aparatur di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan distribusi, hingga ragam bansos yang variatif dan diusung oleh kementerian dan lembaga yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang kurang lebih sama.

Menurut Agung, kondisi ini berisiko menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan. Padahal, penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih.

Karena itu dia menyarankan agar seluruh anggaran dan program tersebut harus bisa dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif.

Tagar. #anggaran covid-19 #badan pemeriksa keuangan #audit keuangan #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 12 April 2021, 15:39 WIB

Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun

Menurut Mahfud, pemerintah berusaha mengembalikan uang Rp109 triliun ke kas negara.

selengkapnya
Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun
RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun

Jumat, 09 April 2021, 14:40 WIB

RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun