×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

BNPB Punya Utang Hampir Rp2 Triliun

Kamis, 26 Agustus 2021, 20:09 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Maryono

BNPB Punya Utang Hampir Rp2 Triliun

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki utang kepada pihak ketiga hampir Rp2 triliun.

Rinciannya, Rp499 milliar terkait penanganan Covid-19 dan utang pembayaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta.

Data tersebut berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan mempertanyakan keberadaan utang tersebut.

“Seperti yang kita tahu, kan anggaran BNPB itu lumayan cukup besar. Lalu kenapa masih saja menunggak utang seperti itu? Apalagi sampai disorot oleh media-media. Jangan sampai citra BNPB ini menurun,” kata Wulan, Kamis (26/8/2021).

Menurut dia, pada rapat-rapat sebelumnya Komisi VIII DPR RI sudah mengingatkan untuk segera melunasi utang karhutla itu. “Sekarang malah ditambah lagi dengan temuan utang baru sebesar Rp499 miliar. Jadi, selama ini masukan kami didengarkan atau tidak?” kata dia.

Untuk itu, Wulan meminta agar BNPB segera menuntaskan utang-utangnya kepada pihak ketiga. Sebab, apabila dibiarkan dikhawatirkan akan menganggu kinerja dari BNPB itu sendiri.

“Pihak ketiganya itu siapa, kenapa sampai sekarang utang segitu besar masih belum ditagih? Seharusnya BNPB tuntaskan saja utangnya dulu, jangan malah meminta tambahan anggaran yang cukup besar untuk konvensi bencana,” tukas Wulan.

 

BNPB Bingung

Merespons hal itu, Kepala BNPB Ganip Warsito mengaku bingung dengan adanya utang tersebut. Sebab, sejak dia memimpin BNPB, Ganip langsung menemukan adanya utang tersebut.

"Saya sendiri masuk ke BNPB bingung dengan utang-utang itu, Pak. Kenapa ini bisa terjadi hal seperti ini? Akhirnya selama 3 bulan ini saya ditagih utang terus, dan saya berusaha keras untuk bisa mendapatkan proses ini cepat selesai," ujar Ganip.

Utang tersebut, kata Ganip, berasal dari pembiayaan penanggulangan bencana, tetapi belum sempat dialokasikan oleh Kementerian Keuangan.

"Perlu saya jelaskan bahwa kegiatan yang terutang itu ternyata malah kegiatan penanggulangan bencana yang sudah dikerjakan dan belum sempat dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan ini belum ada atau belum masuk di DIPA BNPB tahun 2020," ucap Ganip.

 

Pasti Dilunasi

Kendati demikian, Ganip menegaskan bahwa utang BNPB tersebut sudah dilalukan proses pelunasan melalui sejumlah proses.

"Untuk membayar utang ini, utang 2020 menggunakan anggaran 2021. Sehingga harus melalui audit atau verifikasi. Ini prosesnya yang membuat lambat," paparnya.

Dari total tagihan Rp1,3 triliun itu, BNPB sudah mendapatkan dukungan anggaran Rp 1,1 triliun.

"Sudah kita selesaikan pembayaran dengan kesepakatan masing-masing rekanan dengan dibayarkan 70 persen dulu sesuai kontraknya, sampai menunggu penyelesaian secara utuh dan ini sudah running terus," tutur Ganip.

Tagar. #DPR RI #komisi VIII DPR #BNPB #utang

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19