Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya
Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.
selengkapnyaKepala BKKBN Hasto Wardoyo. (Foto: istimewa).
Infoanggaran.com, Jakarta – BKKBN menggencarkan program percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2022. Sebab, kawasan ini merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan atau desa harus disegerakan.
Hasto yakin TPPS di semua tingkatan pemerintahan sangat membantu pencapaian target penurunan angka stunting.
“Saya yakin dengan fokus kepada konvergensi tingkat desa sangat menentukan penerimaan paket manfaat kepada keluarga berisiko stunting,” ungkap Hasto melalui siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (3/3/2022).
Hasto yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional membeberkan kecenderungan rata-rata penurunan stunting di Indonesia.
Sejak 2015 hingga 2019 angka stunting nasional hanya turun rata-rata 0,3 persen. Sementara target penurunan stunting dari kurun waktu 2020 sampai 2024 harus 2,5 persen.
Pada 2024 angka stunting harus turun mencapai 14 persen. Capaian ini harus termasuk kontribusi dari NTT.
Oleh karena itu, untuk memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah, BKKBN menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI). Untuk wilayah NTT, acara ini akan digelar di Kupang, Jumat (4/3/2022) besok.
Prevalensi Stunting Tinggi
Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, di NTT ada dua kabupaten yang memiliki prevalensi di atas 46 persen yaitu Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara.
Sebanyak 15 kabupaten berkategori ‘merah’. Status ini lantaran prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Daerah dengan prevalensi tinggi di atas 30 persen itu adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.
Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus ‘kuning’ dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur.
Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.
Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau atau berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Tagar. #Hasto #NTT #prevalensi #stunting #BKKBN
Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.
selengkapnya