×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Besar Belanja Ketimbang Pendapatan, Defisit Sentuh Rp144 Triliun

Kamis, 22 April 2021, 16:55 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Besar Belanja Ketimbang Pendapatan, Defisit Sentuh Rp144 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Youtube Kemenkeu RI)

Infoanggaran.com, Jakarta – Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan dalam APBN 2021.

Hingga 31 Maret 2021, belanja negara mencapai Rp523 triliun, sementara pendapatan negara hanya terkumpul Rp378,8 triliun. Akibatnya, kas negara mengalami defisit Rp144 triliun--yang salah satunya berasal dari pembiayaan utang--demi menopang belanja.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit anggaran dibutuhkan semata-mata untuk menambal akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada 2021, yang mana pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Apakah defisit ini produktif? Jelas produktif karena memang untuk membantu masyarakat secara langsung dalam situasi Covid-19 dan untuk mendukung dunia usaha untuk pulih kembali,” klaim Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Kamis (22/4/2021).

Defisit anggaran bisa menyetuh Rp144 triliun tidak lepas gara-gara belanja negara yang mengalami peningkatan cukup besar dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja hingga 31 Maret 2021 ini meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp452,4 triliun.

“Terlihat sekali, APBN 2021 bekerja luar biasa keras di semua elemen. Masyarakat langsung dalam bentuk bansos, belanja barang dalam bentuk vaksinasi dan bantuan produktif untuk para pengusaha UMKM, dan belanja modal untuk kembali mengakselerasi pemulihan melalui kegiatan investasi,” kata Sri Mulyani.

Lebih rinci, belanja Rp523 triliun direalisasikan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp201,6 triliun. Realisasi belanja K/L ini meningkat 41,2 persen dibanding tahun lalu yang mencapai Rp142,8 triliun.

Menurut Sri Mulyani, belanja K/L kebanyakan direalisasikan melalui belanja modal untuk proyek infrastruktur dasar dan konektivitas, belanja barang yang didominasi oleh vaksinasi dan bantuan produktif, serta penyaluran bansos.

Lalu, Rp148,5 triliun lagi direalisasikan melalui belanja non K/L. “Belanja non K/L tumbuh 9,9 persen terutama untuk pensiun, subsidi energi, dan program pra kerja yang sekali lagi manfaatnya langsung dinikmanati oleh masyarakat,” tukas Sri Mulyani.

Sedangkan Rp173 triliun dari total belanja negara Rp523 triliun direalisasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Menurut Sri Mulyani, secara keseluruhan TKDD pada 2021 mengalami penurunan 0,9 persen dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp174,5 triliun.

“Namun komponen (TKDD) yang tumbuh positif seperti DAK dan dana desa itu meningkat dan langsung dirasakan oleh masyarakat, juga DBH percepatan kurang bayar tahun lalu serta DID yang menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah,” terang Menkeu.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara per 31 Maret 2021 sebesar Rp378,8 triliun. Hanya tumbuh 0,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp376,4 triliun.

Perlambatan pertumbuhan pendapatan negara inilah yang menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp144 triliun. Sebab, di saat bersamaan belanja negara mengalami pertumbuhan 15 persen dibandingkan 2020 lalu.

Lebih rinci, jumlah pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp228,1 triliun. Realisasi sektor pajak ini mengalami penurunan 5,6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp241,6 triliun.

Selain karena pandemi Covid-19, kata Sri Mulyani, penurunan tersebut “juga karena adanya beberapa faktor seperti transaksi yang tidak berulang dibanding tahun lalu dan pemenfaatan insentif pajak.”

Sebagiannya lagi berasal dari pendapatan kepabean dan cukai, di mana reaisasinya tercatat Rp62,3 triliun dari target Rp215 triliun. Meski secara nominal jauh lebih kecil dari penerimaan perpajakan, realisasi kepabean dan cukai mengalami peningkatan 62,7 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp38,3 triliun.

“(Peningkatan) ini sesuatu yang bagus yang kita harapkan akan terjaga sampai akhir tahun dan bisa tercapai targetnya,” tukas Sri Mulyani.

Sedangkan Rp88,1 triliun pendapatan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Realisasi PNBP dan Hibah hingga 31 Maret 2021 ini turun sekitar 8,4 persen ketimbang periode sama tahun lalu yang mencapai Rp96,2 triliun.

Penurunan ini paling dominan dipengaruhi harga SDA yang tidak setinggi pada 2020 lalu. “Meskipun kondisi harga-harga dari komoditas mulai pulih, namun dibandingkan kondisi Januari, Februari, Maret tahun lalu ini masih rendah,” jelas Menkeu.

Tagar. #kemenkeu #defisit #belanja negara #pendapatan negara

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen