×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Bersiaplah, Pendidikan Bakal Kena Pajak

Kamis, 10 Juni 2021, 19:23 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Bersiaplah, Pendidikan Bakal Kena Pajak

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Jasa pendidikan tidak lagi bebas pajak. Pemerintah akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa pendidikan sesuai dengan draft revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dikutip dari draft RUU KUP tersebut, pemerintah akan menghapus pendidikan dari katagori jasa tidak kena PPN.

"Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihapus," bunyi draft RUU KUP, Kamis (10/6/2021).

Padahal sebelumnya, sekolah atau jasa pendidikan masuk dalam katagori jasa bebas pajak.

Jasa pendidikan yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 011 Tahun 2014 Tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan bimbingan belajar (bimbel).

Selain pendidikan, jasa lainnya yang dipungut PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Kemudian, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan jasa tenaga kerja.

Selanjutnya, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Sebelumnya, jasa tersebut masuk dalam kategori jasa bebas pungutan PPN.

Selain jasa pendidikan, dalam draft aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Itu berarti, bahan pokok juga akan dikenakan PPN.

“Barang pokok yang dimaksud, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi,” tulis draft tersebut.

 

Tinggal 6 Jenis

Dengan adanya rencana perubahan peraturan tersebut, secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya tersisa enam jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa.

Kategori jasa bebas PPN dalam RUU KUP, yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

 

Draft Bocor

Menanggapi berita yang beredar, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, secara etika politik seharusnya draft rencana aturan pajak tersebut tidak bocor ke publik sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan langsung ke DPR.

"Kami dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden," ungkap Ani saat rapat di Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021).

Oleh karena itu, kata dia, kini situasinya jadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. “Jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari rencana pajak kita,” tuturnya.

Bendahara negara menyayangkan bila draft aturan pajak yang bocor ini kemudian beredar menjadi informasi publik. Apalagi, rencana ini kemudian hanya dipahami secara sepotong atau tidak menyeluruh.

"Tapi yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di-blow up menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal, hari ini fokus kita adalah pemulihan ekonomi," sambungnya.

Untuk itu, Menkeu meminta agar masyarakat untuk sabar menanti kelanjutan dari pembahasan rencana aturan pajak tersebut ke depan antara pemerintah dan DPR sesuai etika politik yang berlaku.

"Nanti kami akan lihat secara keseluruhan dan bisa bahas, apakah timing-nya harus sekarang? Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong? Siapa yang pantas untuk dipajaki? Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan akan kami presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi," jelasnya.

Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ada pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hal ini membuat belum ada kebijakan yang final untuk dikeluarkan dan diumumkan ke masyarakat.

"Tidak mungkin pemerintah membuat policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban paling mantep, tidak mungkin itu. Jangankan pajak PPN, wong cukai saja kita harus minta dan diskusikan lama banget sama Bapak Ibu (DPR) sekalian," pungkasnya.

Tagar. #pajak sekolah #RUU KUP #menkeu #PPN #Pajak

Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun.

selengkapnya
Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total