×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Berlaku April 2022, Ini Skema Pajak Karbon Sektor Energi

Kamis, 18 November 2021, 13:10 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Berlaku April 2022, Ini Skema Pajak Karbon Sektor Energi

Ilustrasi pajak karbon. (ruangenergi.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah bakal memberlakukan penerapan carbon tax alias pajak karbon pada 1 April 2021 mendatang seiring disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beberapa waktu lalu.

Penerapan pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Dengan kata lain, setiap orang atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau aktivitas yang menghasilkan karbon akan akan dipungut pajak dengan tarif paling rendah sebesar Rp30 per kg CO2e.

Di sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri telah menyusun skema tarif pajak karbon.

Dilansir dari laman Kementerian ESDM pada Kamis (18/11/2021), terdapat tiga skema perhitungan dasar atas penerapan pajak karbon di sektor energi, yakni 2 dolar AS per ton (Rp30/kg CO2e), 5 dolar AS per ton (Rp75/kg CO2e), dan 10 dolar AS per ton (Rp150/kg CO2e).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, tiga skema tersebut secara otomatis akan berpengaruh pada tambahan biaya dan harga pada pemasar energi dari hulu ke hilir industri penghasil karbon.

“Ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga, baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon,” kata Arifin Tasrif.

Pajak karbon atas produksi batubara, misalnya. Bila tarif ditetapkan sebesar 2 dolar AS per ton atau Rp30 per kg CO2e, maka terdapat tambahan biaya produksi sebesar 0,1 dolar AS per ton dengan intensitas emisi 38,3 Kg CO2 per ton serta produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg CO2 per barel.

Selanjutnya, dari sisi produksi gas bumi yang memiliki intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2 per million standard cubic feet (MSCF) akan dibebankan tambahan biaya 0,01dolar AS.

Sementara, konsumen juga akan ada potensi peningkatan biaya tambahan harga sebesar Rp64 per liter dari BBM yang memiliki intensitas 2,13 kg CO2 per liter. Untuk konsumen gas atau LPG terdapat tambahan harga sebesar Rp1.638 per MSCF untuk gas dengan intensitas emisi 54,6 kg CO2 per MSCF dan Rp38 per kg untuk LPG dengan intensitas emisi 1,26 kg CO2 per kg.

Pengenaan pajak karbon juga berdampak pada tambahan biaya pada sisi konsumen batubara. Terdapat tambahan biaya pembangkit sebesar Rp29 per kWh dan tambahan di industri sebesar USD5 per ton dengan intensitas emisi 2.526 kg CO2 per ton atau 0,95 kg CO2 per kWh.

Di sektor sektor ketenagalistrikan, pengenaan pajak karbon senilai 1 dolar AS per ton akan meningkatkan pendapatan negara senilai Rp76,49 miliar dengan asumsi asumsi penjualan listrik negara 265,85 TWh dan besaran produksi CO2e mencapai 5,33 ton per tahun. 

Tagar. #pajak karbon #UU HPP #Skema Pajak Karbon #kementerian esdm #pembangunan rendah karbon

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen