×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Berharap Proses Legislasi yang Semakin Terbuka

Rabu, 19 Mei 2021, 18:24 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Berharap Proses Legislasi yang Semakin Terbuka

Ilustrasi. (annualreport.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Indonesia Parliamentary Center (IPC) berharap DPR RI mampu meningkatkan keterbukaan informasi dalam setiap proses legislasi. Tujuannya agar publik bisa terlibat secara aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Direktur IPC Ahmad Hanafi mengatakan, hingga saat ini lembaga legislatif belum begitu terbuka kepada khalayak. “Kebanyakan publik dapat informasi legislasi dari media massa, sementara dari DPR masih rendah. Artinya, informasi legislasi ini rujukannya belum langsung ke DPR,” ujar Hanafi dalam rangkaian diskusi Open Government Week Indonesia bertajuk “Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi”, Rabu (19/5/2021).

Berdasarkan hasil survei persepsi publik mengenai informasi yang paling penting untuk dibuka kepada publik yang dilakukan IPC, Hanafi mengungkapkan bahwa mayoritas responden (27,49 persen) menjawab informasi program legislasi.

Dalam bahasa lain, publik menganggap informasi program legislasi paling penting untuk dibuka kepada khalayak ketimbang informasi anggaran (23,95 persen), rencana kerja (18,06 persen), laporan kinerja berkala (12,95 persen), sarana dan mekanisme partisipasi publik (8,93 persen), hingga  informasi fraksi (1,96 persen).

“Memang publik sendiri masih ‘haus’ informasi legislasi di parlemen,” kata dia.

Selain keterbukaan informasi, Hanafi juga berharap DPR tak mengabaikan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses legislasi. Hal ini dilakukan agar produk legislasi bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terlebih, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi. Pasal 96 UU tersebut menyatakan bahwa masyarakat berhak memberi masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui berbagai saluran partisipasi.

Bukan hanya sekadar membuka ruang partisipasi, sambung Hanafi, “DPR harus menyampaikan isu-isu krusial dan meminta masukan kelompok terdampak dalam forum dan format spesifik.”

 

Membaik

Menyikapi hal tersebut, anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa proses pelibatan publik dalam pembentukan perundang-undangan sudah semakin membaik dibanding beberapa tahun sebelumnya.

“Partisipasi masyarakat juga sudah meningkat,” klaim Ledia.

Dia menjelaskan, saat ini lembaga legislatif sudah menyediakan berbagai kanal partisipasi publik demi menjaring aspirasi, mulai dari rumah aspirasi, sistem informasi legislasi (Sileg), Simas PUU, hingga rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Sileg, contohnya. Ledia mengatakan, platform ini digunakan untuk menyampaikan informasi proses pembentukan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Menurut dia, Sileg bertujuan agar informasi parlemen lebih transparan dan up to date kepada khalayak sehingga masyarakat bisa memantau semua proses legislasi.

Bukan hanya itu, sistem tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di mana partisipasi masyarakat yang telah masuk ke dalam Sileg akan diteruskan kepada alat kelengkapan dewan terkait yang melakukan pembahasan undang-undang.

Contoh lainnya adalah RDPU. “Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis maupun secara langsung melalui rapat dengar pendapat umum dengan komisi DPR RI,” imbuh Ledia.

 

Belum Efektif

Hanafi tidak menampik bahwa kanal-kanal partisipasi dalam proses legislasi memang ada, bahkan terbilang sudah banyak. “(Tapi) kanal-kanal partisipasi di luar RDPU belum efektif dalam membangun partisipasi publik yang lebih bermakna.”

Termasuk kanal partisipasi Sileg. Menurut Hanafi, platform ini belum dimaksimalkan dengan baik untuk sarana transparansi dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Hanafi membeberkan, hasil survei IPC menunjukkan bahwa 22,67 persen responden mengaku tidak mengenal saluran partisipasi dalam proses legislasi.

“Adapun saluran partisipasi yang dikenal mayoritas adalah melalui pertemuan langsung seperti audiensi sebanyak 15,62 persen dan RDPU sebanyak 14,56 persen,” jelas dia.

Sementara saluran partisipasi daring seperti rumah aspirasi hanya dikenal oleh sekitar 7,21 persen.

Menurut Hanafi, tantangan lembaga legislatif ke depan adalah mengkonsolidasikan berbagai kanal partisipasi parlemen secara tematik supaya bisa lebih efektif.

Sementara itu, Wakil Ketua International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia Sheila Teta Carina mengungkapkan, kanal partisipasi publik dalam proses pembentukan perundang-undangan sudah terbilang lengkap.

“Bahkan sudah sesuai dengan teori partisipasi publik,” jelas Sheila.

Hanya saja, kata dia, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal partisipasi belum bisa dipastikan dibahas dalam proses pembentukan undang-undang.

“Namun yang jadi pertanyaan, seperti apa kualitas pengambilan aspirasi yang ada? Apakah proses pengambilan aspirasi juga mendorong keterlibatan publik secara aktif?" kata dia.

Menurut Sheila, DPR butuh melembagakan desain partisipasi publik supaya bisa lebih efektif. “Kanal partisipasi sudah ada. Tapi belum berbentuk dalam SOP (standard operational procedure) yang lengkap.”

Dengan begitu, dia yakin aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dan dibahas dalam proses pembahasan undang-undang melalui proses pengambilan aspirasi yang berkualitas.

Tagar. #partisipasi masyarakat #dpr #keterbukaan informasi #proses legislasi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak