×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Berharap Perhutanan Sosial yang Utamakan Jender

Kamis, 18 Maret 2021, 19:04 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Berharap Perhutanan Sosial yang Utamakan Jender

Ilustrasi. (menlhk.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah lebih enam tahun menjalankan program perhutanan sosial--pengelolaan hutan oleh masyarakat, tepatnya sejak 2015 lalu.

Sayangnya, program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya itu belum mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara optimal.

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Kajian Informasi Regional (PATTIRO) Bejo Untung mengatakan, seharusnya KLHK lebih masif mengimplementasikan PUG dalam program perhutanan sosial. “Kita tidak bisa mengelak dari PUG dalam praktik pembangunan, termasuk perhutanan sosial,” ujar Bejo, Kamis (18/3/2021).

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000, PUG merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan nasional.

Sementara itu, perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan.

Hingga 2020, capaiannya baru 4,2 juta hektare kawasan hutan yang sudah dikelola masyarakat dari target 12,7 juta hektare.

Kepala Biro Perencanaan cum Ketua Pokja PUG KLHK Ayu Dewi Utari mengatakan, sebenarnya KLHK sudah mengakomodir gender mainstreaming dalam setiap program, tidak terkecuali perhutanan sosial.

“Jender itu menjadi mainstreaming dari RPJMN. Jadi, semua program-program itu pasti ada mengandung kesetaraan jender,” ujar Ayu.

Bahkan, kata dia, banyak  aturan yang secara ekspisit menyebutkan kesetaraan gender setelah Siti Nurbaya menjadi Menteri KLHK sejak 2014 lalu.

“Dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) mengeluarkan peraturan yang sudah mengintegrasikan isu jender dan memberikan peluang kepada laki-laki maupun perempuan,” jelas Ayu.

Aturan yang dia maksud, antara lain, Surat Keputusan Ditjen PSKL Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Dirjen PSKL Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur PUG dalam rencana strategis 2020-2024.

“Peraturan Ditjen PSKL cukup responsif jender,” tegas Ayu.

Secara kelembagaan dan kebijakan, menurut Bejo Untung, PUG pada program perhutanan sosial sudah terbilang lengkap. Hanya saja dalam tataran pelaksanaan program masih perlu didorong.

Dia mengingatkan, perhutanan sosial merupakan program yang sangat strategis yang bisa diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Seharusnya hal itu juga berbandinng lurus dengan capaian tingkat kesetaraan jender.

Peneliti PATTIRO Wawanudin menambahkan, pelaksanaan program perhutanan sosial masih menimbulkan kesenjangan jender hingga saat ini.

“Kelompok perempuan masih sulit mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial,” jelas Wawan

Hingga saat ini, pengurus dan anggota kelompok perhutanan sosial masih didominasi laki-laki dengan angka sekitar 94 persen, sementara perempuan hanya 6 persen.

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan PUG dalam proses-bisnis pengelolaan perhutanan yang dlakukan oleh  PATTIRO, hal tersebut lantaran pemetaan potensi terhadap kelompok perempuan tidak dilakukan secara menyeluruh. Parahnya lagi, penetapan rencana kegiatan (pengelolaan perhutanan sosial) tidak dilakukan analisis gender yang memadai dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perempuan.

Di samping itu, aspek manajemen pendamping perhutanan sosial juga masih menyisakan kesenjangan jender. Menurut Wawan, penjaringan calon pendamping belum mengatur ketentuan minimal jumlah pendamping perempuan sehingga menyebabkan tenaga pendamping laki-laki tetap dominan.

“Tenaga pelatih diklat pendamping perhutanan sosial juga masih belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai PUG di perhutanan sosial,” tambah dia.

Lebih lanjut Wawan membeberkan bahwa stereotip perempuan sulit mengelola kawasan hutan hingga pantas tidaknya perempuan aktif dalam kelompok masih melekat pada program perhutanan sosial hingga saat ini.

Dia berharap, semua elemen yang terlibat dalam program perhutanan sosial mulai dari anggota KTH, pendamping, penyuluh, dinas LHK, hingga Badan PSKL harus punya kapasitas pemahaman terkait PUG pada perhutanan sosial yang memadai.

Langkah itu dilakukan, kata Wawan, supaya “perspektif jender dapat masuk dan menjadi bagian dari upaya perhutanan sosial dalam mewujudkan kesetaraan jender.”

Tagar. #klhk #kesetaraan gender #kehutanan #perhutanan sosial #pattiro

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen