×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Berharap Konsolidasi Fiskal 2022 Tidak Sekadar Wacana

Minggu, 07 November 2021, 14:29 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Berharap Konsolidasi Fiskal 2022 Tidak Sekadar Wacana

Tangkapan layar diskusi virtual Political Economy Class di Universitas Jember 'Meneropong Efisiensi dan Efektivitas Arah APBN 2022', akhir pekan lalu.

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintah harus mampu mengimplementasikan konsolidasi fiskal secara efektif pada RAPBN 2022 mendatang. Keharusan ini demi mencapai target defisit anggaran kembali ke angka 3 persen pada 2023, sehingga bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pasar.

“Bila tidak tercapai, biaya surat utang akan meningkat, porsi surat utang di perbankan juga akan meningkat,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan dalam diskusi bertajuk "Meneropong Efisiensi dan Efektivitas Arah APBN 2022", Jumat (5/11/2021).

Menurut Misbah, konsolidasi fiskal itu bisa dilakukan dengan mengefektifkan dan mempertajam anggaran belanja dan biaya. Belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tidak produktif, belanja daerah yang tidak terserap, termasuk pada tahun anggaran 2021, harus  ditarik kembali.

“Tagih piutang non pajak yang telah jatuh tempo atau terapkan pembayaran lebih cepat,” tambah dia.  

Tidak kalah penting, transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi publik juga tidak boleh diabaikan alias harus dikedepankan oleh pemerintah dalam mengelola APBN 2022. Di sisi lain, DPR juga harus melakukan pengawasan secara ketat pengelolaan duit negara itu.

Misbah tidak ingin pola kebijakan anggaran pada 2020 terulang lagi. Berdasarkan hasil Open Budget Survei, transparansi di tahun pertama pandemi itu terbilang kurang bagus kendati pemerintah acap kali menyampaikan informasi, khususnya terkait anggaran Covid-19, secara berkala ke khalayak.

“Program Covid-19  dan PEN yang diumumkan tidak detil  baik dari segi penerima manfaat maupun kinerjanya. Selain itu, tidak ada impact assessment terutama kepada perempuan dan kelompok marjinal,” terang Misbah.

Soal akuntabilitas lebih buruk lagi. Bahkan, kata Misbah, pemerintah 'gagal' dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada 2020.

Penilaian terkait partisipasi publik juga lebih rendah atau cukup terbatas, terlebih sebelum pandemi juga partisipasi publik di Indonesia tergolong rendah. “Pemerintah jarang mencari masukan dari publik terutama masyarakat yang paling terdampak,” kata Misbah lagi.

Begitu juga peran pengawasan lembaga legislatif. Karena memang peran legislatif dibatasi pada 2020, semua kebijakan keuangan negara berada di tangan pemerintah.

“Dari sisi pengawasan tidak ada informasi bagaimana DPR mengawasi APBN,” imbuh Mibah.

 

Optimistis

Di sisi lain, Peneliti Megawati Institute Reno Koconegoro menilai pemerintah cukup optimistis pada tahun anggaran 2022 meski Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Hal ini salah satunya terlihat dari adanya peningkatan target pendapatan negara menjadi Rp1.840,7 triliun atau naik sekitar Rp105 triliun dari outlook APBN 2021.

Menurut Reno, target itu sangat potensial dicapai. Terlebih, penerimaan perpajakan saat ini sudah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

“Posisi September 2021, penerimaan perpajakan tumbuh 15,75 persen secara year on year (yoy). Artinya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2020,” kata Reino.

Selain itu, sambung dia, belanja negara juga masih tetap dipertahankan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi goverment expenditur alias pengeluaran pemerintah.

Sementara defisit APBN 2022 jditekan menjadi 4,85 persen. “Ini akan menjadi transmisi yang dapat memuluskan langkah pemerintah dalam mengembalikan defisit APBN di bawah 3 persen,” kata Reno.

Kendati begitu, menurut Reno, masih ada risiko inheren dalam pengelolaan fiskal 2022, khususnya dari sektor kesehatan. Dia tidak menampik bahwa anggaran kesehatan pada 2022 cukup besar, yaitu mencapai Rp255,3 triliun.

“(Tapi) ini digunakan untuk banyak hal mulai dari subsidi PBI, jaminan kesehatan nasional, pengendalian penyakit TBC, penugasan tenaga kesehatan, hingga pengujian obat,” urai dia.

Tagar. #RAPBN 2022 #Konsolidasi Fiskal 2022 #Defisit Anggaran #belanja k/l #Misbah Hasan #belanja daerah #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital