×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Belum Ada Juknis, Nelayan di Jatim Tak Bisa Akses BBM Bersubsidi

Jumat, 06 Agustus 2021, 16:38 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Belum Ada Juknis, Nelayan di Jatim Tak Bisa Akses BBM Bersubsidi

Agus Muttaqin (tiga dari kiri) berfoto bersama Ketua KNTI Jatim Misbahul Munir (tiga dari kanan) di kantor Ombudsman Jatim, Kamis (5/8). (foto: Ombudsman Jatim)

Infoanggaran.com, Jakarta  Ribuan nelayan tradisional di Jawa Timur (Jatim) tidak bisa mengakses BBM bersubsidi. Sebab, hingga kini belum ada petunjuk teknis (Juknis) dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

‘’Selama empat tahun ini, Pergub itu belum ada juknis. Dengan demikian, nelayan tradisional di Jawa Timur belum menikmati subsidi BBM tersebut,’’ kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Timur Misbahul Munir saat beraudiensi dengan Ombudsman RI Jatim, Kamis (6/8/2021). Dalam audiensi itu, Munir didampingi peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim Habib Mustofa.

Akibat belum adanya juknis, Pemprov Jatim dan Pertamina kesulitan membuat skema penyaluran subsidi. Itu sebabnya mayoritas nelayan tradisional tidak menikmati subsidi BBM.

‘’Dari survei di lima kabupaten/kota, 85 persen nelayan kecil tidak pakai BBM bersubsidi. Mereka terpaksa membeli BBM eceran yang harganya jauh lebih mahal,’’ kata Misbahul.

Survei itu dilakukan di Surabaya, Gresik, Bangkalan, Sumenep, dan Banyuwangi. Di lima kabupaten/kota tersebut, KNTI juga menemui hambatan mengakses BBM bersubsidi.

Dari lima wilayah itu, hanya di Gresik saja yang bisa diketahui subsidinya. Itu pun hanya persentase dari total anggaran dinas yang membawahi kelautan/perikanan.

Dalam catatan KNTI Jatim, presentase di Gresik 0,35 persen dan 0,28 persen pada 2019 dan 2020. Sedang pada 2021 naik menjadi 0,57 persen,.

"Jumlah itu pun belum tersalur ke nelayan, mengingat belum ada juknis penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan. Untuk itu kami berharap Pemprov Jawa Timur bisa segera mencarikan solusi atas permasalahan tersebut," ucap Misbahul.

 

Birokrasi Rumit

Selain bertahun-tahun tidak menerima subsidi BBM, nelayan di Jatim juga menjadi korban rumitnya birokrasi layanan administrasi perikanan.

Para nelayan mengeluhkan sejumlah dokumen harus dilengkapi sebelum nelayan melaut. Antara lain, pas (izin) kapal, Kartu Kusuka, Kartu Nelayan, BPKP (bukti pencatatan kapal perikanan), rekomendasi BBM bersubsidi, dan lain-lain.

“Semua dokumen itu dikeluarkan di kantor yang terpisah alias tidak melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),” tutur Misbahul.

Akibatnya, mayoritas nelayan tradisional di Jatim tidak mengurus dokumen-dokumen tersebut.

Dari data survei di lima kabupaten/kota terungkap, 95 persen nelayan tidak mengurus surat rekomendasi, 91 persen tidak tahu cara/prosedur mengurus surat rekomendasi. Temuan lainnya, 69 persen nelayan tidak memiliki Kartu Nelayan/Kusuka, dan mayoritas nelayan memiliki pengetahuan yang minim mengenai pas kapal dan BPKP.

‘’Mayoritas nelayan berpendidikan rendah. Kalau dibebani dengan banyak urusan administrasi perikanan, tentunya ini menjadi beban tersendiri,’’ ujar dia.

Oleh sebab itu KNTI mengusulkan penyederhanaan administrasi perikanan. Misalnya, dengan satu identitas multifungsi (satu data), sehingga identitas yang telah terkumpul itu bisa digunakan oleh instansi lain.

 

Bukan Prioritas

Merespons aduan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin meminta agar Pemprov Jatim memberikan perhatian terhadap keluhan para nelayan tradisional tersebut.

Dia mengakui, perikanan tangkap laut memang bukan urusan yang diprioritaskan saat pandemi sebagaimana kesehatan dan pendidikan. Namun, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan Pemprov untuk mengabaikannya. 

‘’Para nelayan tradsional tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Demikian pula, hak-haknya untuk mendapatkan subsidi BBM, mengingat para nelayan tradisional adalah kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban terdampak Covid-19,’’ pungkas Agus.

Tagar. #KNTI #Ombudsman RI #Ombudsman Jatim #bbm bersubsidi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 08 Desember 2021, 14:35 WIB

Serapan Anggaran Gorontalo di Atas Rata-rata Nasional, Gubernur Minta Dioptimalkan Lagi

Gubernur Gorontalo juga meminta optimalisasi serapan anggaran disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.

selengkapnya
Serapan Anggaran Gorontalo di Atas Rata-rata Nasional, Gubernur Minta Dioptimalkan Lagi
Anak Stunting di NTT Capai 80 Ribu Lebih

Senin, 06 Desember 2021, 17:00 WIB

Anak Stunting di NTT Capai 80 Ribu Lebih