×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Bansos Masih Jadi PR di Masa PPKM

Selasa, 03 Agustus 2021, 12:55 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Bansos Masih Jadi PR di Masa PPKM

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Kebijakan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021, masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar pada penyaluran bantuan sosial (bansos).

Program ini dinilai tidak tepat sasaran dan belum dievaluasi secara memadai.

"Hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat yang mestinya berhak menerima, tetap saja tidak menerima bansos. Orang yang tidak punya pekerjaan bertahun-tahun karena sakit atau tidak bisa bekerja lagi, tidak dapat bansos. Sebaliknya, yang mampu dan bahkan istri Kapolsek mendapat bansos," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti, Rabu (3/8/2021).

Sebagai contoh, Endang bercerita tentang keluarga yang sudah pindah domisili selama empat tahun, tetapi malah dapat bansos di domisili lamanya. Bahkan, di domisili barunya tetap dapat bansos juga.

Karena itu dia menilai, evaluasi penyaluran bansos pun harus jadi agenda penting ke depan. Sebab, masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tersebut. Misalnya, ketika PPKM diperpanjang banyak pelaku UMKM kesulitan mencari penghidupan karena akses ekonomi tertutup.

“Mau belanja pun tidak punya uang. Yang punya kebun sayur pun tidak bisa menjual hasil budi daya sayurannya karena semua akses jalan dan ekonomi ditutup,” jelasnya.

Sementara di pasaran harga barang menjadi mahal. Lalu, pengaruhnya bagi yang sedang isolasi mandiri mengeluh karena masyarakat di lingkungannya tidak bisa membantu memberi makan.

“Begitulah kenyataan yang saya lihat saat mengunjungi masyarakat di masa reses," tegasnya.

Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay sepakat perpanjangan PPKM harus diiringi dengan pemberian bansos dan subsidi yang tepat sasaran.

"Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," pintanya.

 

Penurunan Lambat

Lebih lanjut, Saleh menyoroti lambatnya penurunan kasus Covid-19 selama pemberlakukan PPKM.

"Perlu dicatat, penurunan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan Covid masih tetap mengancam. Apalagi varian-varian baru virus corona sudah menyebar ke semua daerah," tegas Saleh

Kendati demikian, dia mengakui memang terdapat penurunan orang yang terpapar Covid-19, tingkat hunian rumah sakit juga turun, orang yang sembuh bertambah, dan yang jumlah pasien meninggal dunia semakin sedikit.

Jadi, perpanjangan PPKM memang masih dibutuhkan, tetapi dengan berbagai catatan kritis.

"Kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan,” ujarnya.

Selain itu, penegakan disiplin harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara yang humanis. “Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat," ujar Saleh.

Yang tidak kalah penting, kata dia, sembari melakukan segala upaya tersebut, pemerintah dituntut memperbaiki layanan kesehatan yang ada. Mulai dari ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya harus benar-benar disiapkan.

Sebab, belum ada satu pun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. "Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan," tutupnya.

Presiden Jokowi memutuskan memperpanjang kebijakan PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021.

"Pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3-9 Agustus di beberapa kabupaten/kota tertentu, dengan penyesuaian dan mobilitas kondisi masing-masing daerah," kata Jokowi dalam konferensi pers, Senin (2/8/2021).

Keputusan memperpanjang PPKM level 4 setelah melihat hasil kebijakan serupa di sepanjang 26 Juli-2 Agustus 2021. Sepanjang pemberlakuan PPKM Level 4 sebelumnya, Jokowi menilai ada perbaikan dalam skala nasional dibandingkan sebelumnya, mulai dari konfirmasi harian, tingkat kesembuhan hingga presentase bed occupancy rate (BOR).

Tagar. #DPR RI #bansos covid-19 #bansos #jokowi #PPKM

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19