×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Bahaya! Ini Lima Pasal RKUHP yang Akan Membunuh Demokrasi

Kamis, 10 Juni 2021, 12:10 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Bahaya! Ini Lima Pasal RKUHP yang Akan Membunuh Demokrasi

Ilustrasi. (hukumonline.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak pemerintah menghapus pasal-pasal RKUHP yang akan dikhawatirkan memberangus demokrasi di Indonesia. Pasal-pasal RKUHP itu mulai dari aturan tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat  presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintah, hingga gangguan dan penyesatan proses peradilan.

“Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerukan kepada Pemerintah untuk membuka dan meninjau serta membahas ulang draf pembahasan RKUHP secara transparan, dapat diakses oleh publik,” tulis keterangan aliansi yang terdiri dari 50 organisasi masyarakat sipil itu, Kamis (10/6/2021).

Aliansi mengingatkan, saat ini demokrasi Indonesia sedang melemah, bahkan berada dalam titik terendah dalam 14 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor indeks berada di angka 6.3.

Belum lagi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang dikeluarkan oleh Transparency International menyatakan bahwa IPK Indonesia turun drastis, dari skor 40 pada tahun lalu menjadi hanya 37 pada 2020.

“Dalam kondisi situasi demokrasi dan pemberantasan korupsi yang melemah ini, pemerintah malah menyebarkan draf September 2019 yang tetap memasukkan pasal-pasal warisan kolonial yang bertujuan mengekang iklim demokrasi di Indonesia,” sebut Aliansi dalam keterangannya.

Berdasarkan catatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, setidaknya ada lima pasal pembunuh demokrasi yang harus segera dihapus dalam draf RKUHP. Sebab, reformasi hukum pidana harus sesuai dengan semangat, demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana.

Pertama, tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat  presiden dan wakil presiden. Menurut aliansi, beleid yang diatur dalam Pasal 218-2020 RKUHP ini sama dengan konsep kejahatan yang ada dalam Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1) KUHP soal penghinaan presiden yang merupakan warisan kolonial Belanda, di mana pada awalnya digunakan untuk memproteksi martabat dari raja atau ratu di Belanda

“Sudah tidak relevan jika dalam KUHP Indonesia masih memuat pasal penghinaan presiden yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum,” jelas aliansi mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi ketika menghapus Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1) KUHP pada 2006 lalu.

Selain itu, rumusan pasal penghinaan presiden juga bertentangan dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Bahkan laporan khusus PBB tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression pada 20 April 2010 menyatakan bahwa hukum internasional dan HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar.

Kedua, tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang diatur dalam Pasal 240-241 RKUHP. Pasal ini disebut juga dengan nama pasal haatzaai artikelen yang berasal dari British Indian Penal Code. Saat itu pasal tersebut tepat diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda.

“Sudah sepatutnya pasal kolonial ini tidak perlu ada karena tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka,” tegas Aliansi.

Terlebih, beleid tersebut sudah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 berdasarkan putusan MK No. 6/PUU-V/2007.

Selanjutnya, tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 353-354 RKUHP. Menurut aliansi, pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dengan potensi pengekangan hak dan kebebasan warga negara yang sangat besar dan juga dapat menjadi jelmaan dari pasal subversif.

“Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti lembaga negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik,” kata aliansi, mengingatkan. 

Keempat, terkait tindak pidana penyelenggaraan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa izin. Aliansi menilai beleid yang diatur dalam Pasal 273 RKUHP merupakan produk hukum kolonial Belanda yang termaktub dalam Pasal 510 KUHP.

“Adanya politik perizinan mencerminkan watak birokrasi pemerintah yang penerapannya sangat bertumpu pada keamanan dan ketertiban umum (rust en orde) yang akrab dipakai pemerintah kolonial Belanda,” imbuh Aliansi.

Belum lagi, beleid tersebut acap kali menjadi pasal langganan penguasa Orde Baru untuk membatasi kegiatan masyarakat yang akan berdemonstrasi karena diketahui berbeda pendapat dengan penguasa.

Menurut Aiansi, masyarakat yang akan menyuarakan pendapatnya melalui demontrasi cukup menyampaikan pemberitahuan, bukan izin dari aparat keamanan.

Terakhir, tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan yang diatur dalam Pasal 281 RKUHP. Aliansi berpendapat, pasal ini akan dengan mudah menyasar akademisi, pers/media, hingga kelompok masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan penilaiannya terhadap hakim atau pengadilan yang dianggap tidak imparsial.

“Aliansi justru melihat bahwa menyuarakan pendapat terhadap tindakan penguasa, dalam hal ini termasuk juga hakim atau pengadilan, dalam dunia demokrasi merupakan hal yang biasa,” tutup keterangan tersebut.

Tagar. #rkuhp #reformasi hukum pidana #indeks demokrasi

Berita Terkait
Pembahasan RKUHP Tidak Transparan

Selasa, 08 Juni 2021, 13:06 WIB

Pembahasan RKUHP Tidak Transparan
Artikel Lainnya

Kamis, 24 Juni 2021, 19:29 WIB

Meski Banyak Usulan, Pemekaran Provinsi Papua Harus Memperhatikan Kearifan Lokal

Pemerintah sudah menangkap aspirasi yang kuat untuk pemekaran Provinsi Papua.

selengkapnya
Meski Banyak Usulan, Pemekaran Provinsi Papua Harus Memperhatikan Kearifan Lokal