×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Audit Laporan Keuangan 2020, BPK Lakukan Pemeriksaan Berbasis Risiko

Kamis, 04 Februari 2021, 16:08 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Audit Laporan Keuangan 2020, BPK Lakukan Pemeriksaan Berbasis Risiko

Ilustrasi. (pojoksatu.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal segera melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) 2020 atas 13 Kementerian/Lembaga (K/L) yang berada di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam memeriksa laporan keuangan tahun anggaran 2020 ini, BPK akan menjalankan pemeriksaan berbasis risiko alias risk based audit di mana hanya fokus pada akun atau satuan kerja yang dianggap berisiko.

“Ini agar diperoleh keyakinan yang memadai mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam penentuan opini," ujar anggota BPK Hendra Susanto dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas 13 LKK 2020, Kamis (4/2/2021).

Hendra mengatakan, pemeriksaan berbasis risiko ditempuh lantaran cakupan audit terlalu luas di tengah keterbatasan sumber daya pemeriksa di BPK.

Selain itu, lanjut dia, pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional juga terdapat beberapa risiko seperti risiko tidak tercapainya tujuan kebijakan secara efektif dan moral hazard.

Anggota BPK Hendra Susanto menjelaskan, pemeriksaan berbasis risiko hanya fokus memelototi LKKL 2020 terkait BLU, PNBP, belanja barang, belanja modal, persediaan tetap, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan kementerian yang berada di bawah naungannya selalu berkomitmen untuk merealisasikan anggaran secara tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

"Makanya kami selalu berkonsultasi bahkan meminta BPK memeriksa ini (LKKL) dengan sebaik-baiknya,” jelas Mahfud.

Bila ditemukan adanya pelanggaran hukum saat BPK memeriksa LKKL 2020, lanjut Mahfud, “kami laporkan ke KPK, Kejaksaan Agung atau Kepolisian agar bisa diselesaikan secara hukum.”

 

Taat Aturan

Lebih jauh, Hendra meminta K/L agar senantiasa menaati peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan negara.

“Setiap rupiah pengeluaran negara (harus) dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Hendra, mengingatkan.

Di samping itu, Hendra juga berharap K/L selalu berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan akuntabel, terutama K/L yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam pemeriksaan laporan keuangan 13 KL pada 2019 lalu, kata Hendra, masih terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki "meskipun data yang kami peroleh tindak lanjut secara overall adalah 76,5 persen".

Dia mengatakan, perbaikan pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal, hingga peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai.

“Kami selalu membuka diri bahkan kami mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan agar tahun ini yang kita periksa bisa berubah atau naik kelas menjadi WTP,” pungkas Hendra.

Tagar. #Anggaran #audit keuangan #laporan keuangan #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19