×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Audit Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19 di Jember Seharusnya oleh BPK

Rabu, 15 September 2021, 10:53 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Audit Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19 di Jember Seharusnya oleh BPK

Ilustrasi. (tribunnews.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Jember Tabroni mempertanyakan langkah Bupati Hendy Siswanto yang membentuk “Tim Komunikasi Audit” untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 di kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini.

Tabroni mengatakan, langkah Bupati Jember sangat janggal. Menurut dia, audit dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 di Jember seharusnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Indikasi penyelewengan dana Covid-19 seharusnya ditangani Badan Pemeriksa Keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” jelas Tabroni, Rabu (15/9/2021) 

Beberapa hari lalu, Bupati Jember diketahui membentuk Tim Komunikasi Audit guna memeriksa ulang temuan BPK terkait belanja anggaran Covid-19 2020 senilai Rp107 miliar yang belum mendapat pengesahan surat pertanggung jawaban (SPJ).

Tim yang beranggotakan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kepolisian, kejaksaan, dan Universitas Jember ini kabarnya bisa memanggil pejabat hingga minta dokumen anggaran layaknya aparat penegak hukum.

Tabroni mengatakan, pembentukan Tim Komunikasi Audit patut dipertanyakan. “Tim Komunikasi Audit output-nya apa, apa dasar hukumnya? Tidak jelas dan ini mau dikemanakan?"

Alih-alih membentuk tim, menurut dia, Bupati Hendy seharusnya mendorong agar BPK segera turun tangan untuk melakukan audit investigatif terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 senilai Rp107 miliar.

“Karena tindaklanjut atau output dari pada audit investigatif yang akan dilakukan oleh BPK itu jelas,” jelas dia, beralasan.

Terlebih, DPRD juga sudah memberikan rekomendasi kepada BPK untuk menginvestigasi penyalahgunaan dana anggaran Covid-19 pada 2020 lalu.

Tabrini lebih jauh memaparkan bahwa jika audit investigasi dari BPK terhadap penyalahgunaan dana Covid-19 ternyata ditolak atau tidak dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum atau disebut tidak ada penyelewengan, maka cukup menjadi bagian dari catatan evaluasi di internal pemerintah daerah. 

Tagar. #anggaran covid-19 #audit keuangan #apbd jember #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 08 Desember 2021, 14:35 WIB

Serapan Anggaran Gorontalo di Atas Rata-rata Nasional, Gubernur Minta Dioptimalkan Lagi

Gubernur Gorontalo juga meminta optimalisasi serapan anggaran disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.

selengkapnya
Serapan Anggaran Gorontalo di Atas Rata-rata Nasional, Gubernur Minta Dioptimalkan Lagi
Anak Stunting di NTT Capai 80 Ribu Lebih

Senin, 06 Desember 2021, 17:00 WIB

Anak Stunting di NTT Capai 80 Ribu Lebih