×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Aturan Perjalanan Dinas Berubah, Febri: Semangat Awal KPK Kian Menjauh

Selasa, 10 Agustus 2021, 11:09 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Aturan Perjalanan Dinas Berubah, Febri: Semangat Awal KPK Kian Menjauh

Ketua KPK Firli Bahuri saat menjalani uji kepatuhan dan kelayakan pimpinan KPK pada 2019. (liputan6.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapatkan sorotan negatif dari khalayak. Musababnya, pimpinan lembaga antirasuah yang dikomandoi Firli Bahuri menerbitkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpim Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan KPK.

Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menilai aturan baru terkait perjalanan dinas pegawai KPK yang dibiayai panitia penyelenggara itu semakin menjauhkan dari semangat awal ketika lembaga antirasuah didirikan.

“Ada beberapa prinsip yang semakin pudar dan bahkan bisa hilang dari KPK, seperti perjalanan dinas bukan untuk mencari penghasilan tambahan, menghindari celah sekecil apapun bagi pimpinan dan pegawai KPK untuk menerima fasilitas dari pihak pengundang atau penyelenggara,” ujar Febri, Senin (10/8/2021).

Febri menuturkan, perubahan yang terjadi saat ini perlu dilihat sebagai rangkaian dari perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas.

“Perubahan awal adalah tentang prinsip at cost yang tidak hanya berlaku bagi pegawai, tapi juga pimpinan KPK saat itu. Sekarang sudah berbeda. KPK sudah sangat berbeda saat ini,” imbuh dia.

Senada, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa KPK saat ini telah keluar jalur dari gagasan awal lembaga khusus pemberantasan korupsi.

"Ini anehnya KPK saat ini, mindset-nya sangat jauh dari gagasan KPK yang sangat antikorupsi, transparan, berintegritas," jelas Feri pada hari ini, dilansir Kompas.com.

Feri bahkan menilai, aturan baru perjalanan dinas yang menggunakan anggaran dari penyelenggara justru semakin membuka ruang conflict of interest atau konflik kepentingan.

Pasalnya, biaya perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja KPK akan lebih banyak di-support oleh lembaga-lembaga terkait.

"Akhirnya ini sama saja dengan peristiwa masa lalu dimana terjadi kongkalikong berbagi kepentingan dengan berbagai pihak, sehingga ewuh pakewuh-nya muncul," imbuh dia.

Feri menegaskan, seharusnya aparat penegak hukum tidak boleh menerima apa pun dari pihak yang diawasi.  "Menurut hukum sendiri sebenarnya aparat penegak hukum tidak boleh kemudian menerima dalam bentuk apa pun dari lembaga yang mereka awasi.”

 

Sesuaikan Pedoman

Dalam klarifikasinya, KPK menyampaikan peraturan baru tentang biaya perjalanan dinas pegawai lembaga antirasuah merupakan konsekuensi beralihnya status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) per 1 Juni 2021 lalu.

Lantaran sudah menjadi ASN, aturan mengenai biaya perjalanan dinas pegawai KPK harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Penyesuaian aturan dalam Peraturan Pimpinan KPK antara lain tercantum dalam Pasal 2A Ayat (1). Pasal tersebut berbunyi, "Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara."

Kemudian,  Pasal 2A Ayat (2) tertulis, “Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda.”

"Hal tersebut agar tidak terjadi pertentangan pedoman dalam pelaksanaannya, salah satunya yakni pengaturan tentang perjalanan dinas," terang Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto dalam konferensi pers, hari ini.

Kendati begitu, lanjut Cahya, pembebanan atas biaya perjalanan dinas kepada pihak penyelenggara hanya berlaku antar-kementerian lembaga atau dalam lingkup ASN.

"Peraturan ini tidak berlaku untuk kerja sama dengan pihak swasta," tegas dia.

Begitu juga dengan pembiayaan terkait proses penanganan perkara. Menurut Cahya, biaya proses penangan perkara tetap menggunakan anggaran KPK guna mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan.

Cahya melanjutkan, perubahan aturan perjalanan dinas KPK bisa guna mengakomodasi pembagian pembiayaan dengan K/L. Menurut dia, pembagian pembiayaan ini merupakan salah satu implementasi nilai kode etik yakni sinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

"KPK mengingatkan kembali bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional untuk melaksanakan suatu kegiatan yang diatur dan memiliki standar nominalnya, bukan gratifikasi apalagi suap," imbuh dia.

Tagar. #KPK #perjalanan dinas #Febri Diansyah #Firli Bahuri

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19