×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

APBN Tidak Sebatas Selesaikan Proyek Kereta Cepat, Bisa Merembet ke Subsidi

Selasa, 12 Oktober 2021, 14:09 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

APBN Tidak Sebatas Selesaikan Proyek Kereta Cepat, Bisa Merembet ke Subsidi

Ilustrasi. (merdeka.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyampaikan, APBN bakal semakin terbebani setelah pemerintah membuka keran uang rakyat untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang dinamakan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Ketika opsi penggunaan APBN dibuka, bukan hanya penyelesaian proyek melalui Penyertaan Modal Negara yang akan menjadi beban APBN. Biasanya, konsorsium pelaksana proyek juga minta subsidi untuk menekan harga tiket," kata Misbah, Selasa (12/10/2021).

Misbah menyampaikan, Indonesia sudah punya banyak pengalaman di mana proyek perkeretapian akhirnya membutuhkan subsidi dari pemerintah. Contohnya, LRT Palembang.

"Itu untuk public service obligation," tukas dia.

Penggunaan APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung tidak lepas dari adanya pembengkakan biaya proyek dari estimasi awal Rp86,5 triliun menjadi Rp114,2 triliun.

Lantaran naik sebesar Rp27,7 triliun, Presiden Jokowi kemudian menerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang mengubah Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Salah satu perubahannya, ketentuan sumber anggaran proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dari sebelumnya tidak boleh berasal dari APBN, kini dibolehkan.

 

Tidak Kaget

Sebenarnya, Misbah mengaku tidak kaget dengan kebijakan pemerintah yang memungkinkan proyek kereta cepat bersumber dari APBN.

"Sejak awal memang ada problem bagaimana perencanaan kereta cepat Jakarta - Bandung ini diragukan keberhasilannya," kata Misbah, beralasan.

Selain perencanaan yang tidak matang, kondisi keuangan beberapa BUMN yang tergabung dalam konsorsium juga sedang tidak sehat jelang pelaksanaan proyek kereta cepat.

"Waktu itu di 2015, sebenarnya PT KAI (Kereta Api Indonesia) kehilangan laba yang cukup besar - 25 persen - karena penarikan dividen oleh pemerintah," contoh Misbah.

"PT WIKA (Wijaya Karya) harus membayar utang investasi sampai Rp1,2 triliun," contoh dia lagi.

Selain itu, BUMN juga pasti harus menanggung beban utang dan bunga utang akibat menggarap proyek kereta cepat.

"KCIC melibatkan pihak luar, dalam hal ini China Development Bank, yang itu kita menanggung utang dan bunga utang yang cukup besar yang harus disetor ke sana," imbuh Misbah.


Jangan Buru-buru

Terlepas dari itu, Misbah Hasan berpendapat seharusnya pemerintah tidak buru-buru menetapkan penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat Jakarta - Bandung

"Efeknya pasti membebani APBN, karena ini tidak sebatas menyelesailan proyek," kata Misbah.

Dia tidak menampik bahwa proyek kereta cepat berkaitan kepentingan masyarakat yang notabene salah satu tujuan APBN untuk pelayanan publik.

Kendati begitu, Misbah menilai keberadaan kereta cepat ini belum cukup strategis sekalipun pemerintah menamai "proyek strategis nasional".

"Karena masih banyak alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat, dan itu lebih murah: ada pesawat, ada travel, tol, ada juga kereta," pungkas Misbah.

Tagar. #kereta cepat #kereta cepat jakarta bandung #KCIC #apbn #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19