×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

APBN Bisa Picu Krisis Ekonomi, Ini Sebabnya

Senin, 02 Agustus 2021, 12:34 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

APBN Bisa Picu Krisis Ekonomi, Ini Sebabnya

Ilustrasi. (jatimtimes.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Ekonom Didik J Rachbini menyebut APBN berpotensi akan memicu krisis ekonomi akibat pengelolaan fiskal yang bermasalah di masa pandemi Covid-19.

“Jika pada masa lalu (1998) krisis bisa terjadi lewat nilai tukar, maka sekarang krisis akan bisa terjadi melalui APBN yang memang bermasalah,” ujar Didik dalam webinar “Ekonomi Politik APBN, Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid 19”, Minggu (1/8/2021).

Didik mengatakan, potensi krisis ini tidak lepas akibat proses politik dan demokrasi yang buruk dalam penyusunan APBN di masa pandemi, terutama saat menyusun kebijakan pelebaran defisit yang digenjot dari pembiayaan utang di tengah kebutuhan belanja yang meningkat.

Akhir 2019 lalu, sambung dia, DPR memang sempat menurunkan utang menjadi Rp625 triliun dari tahun sebelumnya. Namun begitu pandemi melanda, pemerintah langsung menggenjot pembiayaan utang dari Rp625 triliun menjadi Rp1.222 triliun.

“Keputusan utang yang meningkat pesat dari Rp625 triliun pada tahun lalu menjadi Rp1.222 triliun seperti ini tidak dijalankan dengan demokrasi yang terbuka, tetapi cukup dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 secara sepihak oleh pemerintah,” kata Didik.

Parahnya, kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pembiayaan anggaran PEN dan pandemi Covid-19 sangat besar, (tapi) kasat mata kita melihat justru hasilnya kebalikan dari anggarannya. Mengapa? Karena jumlah anggaran yang besar tersebut sangat sedikit untuk kesehatan secara langsung dengan implementasi yang lambat,” jelas dia. 

Kinerja perekonomian nasional juga tidak berjalan optimal yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. “Hal itu karena dilakukan hanya sekadar ekspansi, utang digenjot habis-habisan dalam keadaan krisis dan menumbuhkan rente luar biasa besar,” imbuh Didik.

Utang yang melonjak sangat besar dua tahun terakhir ini juga akan menjadikan APBN semakin rapuh. Didik membeberkan, jumlah utang pemerintah saat ini telah mencapai Rp6.555 triliun dan pada saat yang sama utang BUMN mencapai Rp2.100 triliun.

“Defisit primer APBN yang semakin berat di mana penerimaan tidak bisa mengatasi keperluan untuk pengeluaran tanpa keterlibatan utang ini ini merupakan indikasi APBN yang sakit cukup serius,” tukas Didik.

 

Tidak Berdampak

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Gajah Mada (UGM) Mudrajat Kuncoro mengamini bahwa kebijakan pembiayaan utang guna menopang kebutuhan belanja negara di masa pandemi belum mampu berdampak terhadap perekonomian nasional.

“(Padahal) pembiayaan utang untuk 2020 mencapai Rp1.039,2 triliun, melonjak 158,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Mudrajat.

Demikian juga dalam APBN 2021. Menurut Mudrajat, kebijakan fiskal pada tahun anggaran 2021 belum menjadi prime mover ekonomi nasional dan menimbulkan dampak pengganda yang besar bagi ekonomi rakyat.

Dia membeberkan, pengeluaran pemerintah hanya menyumbang 6,7-12,3 persen terhadap PDB. Angka ini masih jauh di bawah konsumsi rumah tangga yang mencapai hingga 58 persen dan investasi sebesar 32 persen.

Di sisi lain, kapasitas dan ruang fiskal justru semakin menurun dalam lima tahun terakhir. Tax ratio (rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB) menurun tajam dari 10,9 persen pada 2014 menjadi hanya 9,6 persen pada 2019 dan 7,9 persen pada 2020.

“Penurunan penerimaan perpajakan akibat pandemi dan resesi membuat tax ratio hanya satu digit, keempat kalinya selama pemerintahan Jokowi,” imbuh Mudrajat.

Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menambahkan, saat ini memang APBN tengah mengalami krisis. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha menaikkan pajak, salah satunya tujuannya untuk meningkatkan tax ratio.

“Jika pajak tidak dinaikkan khsusunya PPN, maka diperkirakan akan terjadi collapse keuangan dan defisit akan terus meningkat,” kata Anthony.

Namun, menurut Anthony, krisis APBN juga dipengaruhi harga komoditas. “Kapan harga komoditas turun tergantung dari kebijakan quantitative easing Amerika Serikat yang diperkirakan sebentar lagi akan berlaku dan akan membuat harga komoditas kembali jatuh.”

Kalau harga komoditas semakin jatuh, Anthony mengatakan, “APBN Indonesia akan mengalami krisis yang semakin dalam.”

Parahnya lagi, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk menangani pandemi terbukti tidak berhasil menekan laju penyebaran virus. Terbukti, Indonesia masih juara dunia dalam angka korban terpapar.

“Itu karena tidak dituntaskannya lebih dulu masalah pandemi namun lebih memilih memikirkan masalah perekonomian, sehingga anggaran biaya penanganan pandemi yang telah dikeluarakan menjadi mubazir sehingga masalah pandemi semakin berkepanjangan,” imbuh Anthony.

Tagar. #pandemi covid-19 #defisit #apbn #krisis ekonomi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen