×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

APBN 2021 Tambal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat dan LRT

Selasa, 09 November 2021, 19:09 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

APBN 2021 Tambal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat dan LRT

Menkeu Sri Mulyani. (detik.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Pembengkakan biaya proyek dari estimasi awal pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Jabodebek akan mendapat tambalan dana dari APBN 2021.  

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tambalan dana itu akan dikucurkan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp6,9 triliun. Penyertaan modal ini berasal dari sisa lebih anggaran (SAL) 2021.  

Dari besaran PMN tersebut, Rp4,3 triliun akan digunakan untuk proyek kereta cepat. Sedangkan sisanya sebesar Rp2,6 triliun akan dipakai untuk menyelesaikan proyek LRT Jabodebek. 

“PMN Rp6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodebek yang alami cost overrun Rp2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta Bandung untuk memenuhi kebutuhan base equity Rp 4,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021) kemarin. 

Khusus proyek kereta cepat, Menkeu tidak menampik bahwa poyek tersebut awalnya menggunakan skema business to business (B to B) antar badan usaha dua negara, Indonesia-China. 

Namun dalam pelaksanaannya, empat perusahaan BUMN yang menjadi partisipan dalam proyek tersebut dengan PT KAI (Persero) sebagai leading konsorsium tidak mampu menyetorkan modal awal senilai 613 miliar dollar AS.

"Sebetulnya proyek ini jalan berdasarkan pinjaman dari CDB (China Development Bank) dan dia mencairkan. Sampai suatu titik tertentu enggak bisa dicairkan karena tidak ada ekuitas yang mendukungnya atau ekuitasnya sudah habis. Jadi sekarang ini proyek enggak mungkin bisa jalan either melalui pinjaman," kata dia.


Negosiasi

Di hadapan anggota Komisi XI DPR, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya meminta konsorsium BUMN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandungel kembali bernegosiasi dengan konsorsium China sebelum memberi PMN. 

Negoisasi tersebut terkait dilusi saham atas penurunan persentase saham milik pemerintah agar penyuntikan modal bisa lebih kecil dari Rp4,3 triliun. 

"Negosiasi semaksimal mungkin dengan konsorsium (China) termasuk apakah kepemilikan pemerintah dilusi, berarti kita enggak perlu mengeluarkan PMN sebesar itu," imbuh dia. 

Bahkan kalau perlu, konsorsium BUMN mengajukan restrukturisasi utang melalui kebijakan debt to equity swap alias menukar utang dengan saham atau mengubah utang menjadi penyertaan modal. 

"Kemudian, kalau sampai nanti dari utang tadi, yang diberikan kepada konsorsium kalau enggak bisa bayar di-swap-kan menjadi ekuitas saja," tutur Sri Mulyani.

Tagar. #kereta cepat #kereta cepat jakarta bandung #lrt jabodetabek #kemenkeu #APBN 2021

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital