×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

APBD Kabupaten Lebih Banyak untuk Pegawai, Belanja Infrastruktur Minim

Rabu, 23 Juni 2021, 10:11 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

APBD Kabupaten Lebih Banyak untuk Pegawai, Belanja Infrastruktur Minim

Ilustrasi. (beritabaru.co)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pengelolaan APBD di kabupaten masih belum optimal. Hingga saat ini, masih banyak daerah yang belum fokus untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, anggaran daerah lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai yang notabene digunakan untuk administrasi dan birokrasi yang tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kalau sebagian besar belanja hanya untuk pegawai dan kemudian pegawai tersebut hanya membuat kegiatan bagi mereka saja, anggaran APBD yang sekitar Rp800 triliun hasilnya sangat minimal bagi masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani, baru baru ini.

Menurut Sri Mulyani, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai sekitar 32,4 persen atau Rp385 triliun dari total APBD. Porsi belanja pegawai ini jauh lebih besar dibandingkan porsi belanja pegawai dalam APBN yang hanya 16 persen.

Lebih rinci, porsi belanja pegawai paling rendah hanya sebesar 22 persen, yaitu di Kabupaten Berau. Sementara Kabupaten Bangkalan menghabiskan 50 persen ABPD untuk belanja pegawai.

Akibatnya, anggaran untuk infrastruktur di kabupaten sangat minim. Sri Mulyani mengatakan, rata-rata belanja infrastruktur hanya 13,7 persen dari total APBD.

Bahkan, alokasi anggaran infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara hanya 4,32 persen. “Ini sangat kecil. Artinya APBD itu hanya habis untuk hal-hal lain saja yang tidak ada hasil yang dirasa dan dilihat oleh masyarakat," jelas Sri Mulyani.

Kendati begitu, Sri Mulyani mengapresiasi anggaran infrastruktur di Ogan Komering Ilir yang terbilang besar, yaitu 25 persen dari APBD. "Saya harap ini akan meningkat lagi," kata dia.

Sri Mulyani berharap kepala daerah benar-benar bisa melihat dan mempelajari bagaimana meredesain program dan kegiatannya guna mengefektifkan sumber daya anggaran untuk kepentingan masyarakat.

"Ini harus segera di evaluasi dengan serius untuk seluruh pemerintah daerah,” pungkas Sri Mulyani.

Tagar. #belanja pegawai #kemenkeu #apbd #belanja daerah #belanja infrastruktur

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19