×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Anies Tidak Transparan Kelola Anggaran Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2020, 17:02 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Anies Tidak Transparan Kelola Anggaran Jakarta

Indoanggaran.com, Jakarta - Selama tiga tahun memimpin DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan Baswedan dinilai belum bisa meningkatkan sistem transparansi anggaran. "Saya melihat ada kemunduran transparansi anggaran. Itu menjadi perhatian kami," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Wiliam Aditya Sarana dalam diskusi virtual, Kamis (15/10/2020). Per 16 Oktober 2020 besok, Anies genap tiga tahun menjadi Gubernur DKI.

William yang berasal dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini pada 2019 lalu mempertanyakan anggaran fantastis di Dinas Pendidikan DKI untuk pembelian lem aibon Rp82 miliar pada rencana plafon anggaran 2020.

Lebih lanjut, legislator termuda di Kebon Sirih ini menyebutkan, anggaran adalah tulang punggung kebijakan pemerintah sehingga harus diinformasikan ke publik sejak awal pembahasan. Sayangnya, kata dia, pemerintahan Anies tidak memberi keterbukaan anggaran yang dibahas sejak awal pembahasan.

William lalu membandingkan Anies dengan gubernur sebelumnya. Pada era kepemimpinan Ahok, pembahasan anggaran DKI dibuka sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Saat ini, pemerintah DKI baru mengunggah rencana penggunaan anggaran setelah KUA-PPAS ditetapkan dalam e-budgeting. "Seharusnya rancangan anggaran dipublikasi di tahapan proses, apalagi KUA-PPAS yang menentukan pagu anggaran," kata dia.

 

Sulit Menyisir

Sikap tidak transparan di pemerintahan Anies ini menyulitkan DPRD DKI dalam mengawasi anggaran Pemprov DKI. Selain itu, DPRD DKI juga kesulitan menyisir anggaran satu per satu karena tak dipublikasi di e-budgeting. Ekskutif hanya memberikan dalam bentuk fisik salinan cetak atau PDF.

Kesulitan lainnya, kata William, dokumen itu diberikan dalam waktu yang mepet sehingga legislator tak maksimal dalam menelitinya. "Dokumen diberi dua hari sebelumnya, bahkan 15 menit sebelum rapat dimulai. Kita sisir saat itu juga," terang dia.

Tidak cuma para legislator Kebon Sirih, masyarakat pun sulit untuk terlibat dalam mengawasi anggaran. DPRD dan masyarakat, kata William, seakan hanya diminta untuk menerima anggaran yang telah dibahas dengan pemerintah dan DPRD saja.

"Padahal penting untuk dipublikasi semua tahapan. Ini uang masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan dengan publikasi," ucap William.

Ketertutupan Anies soal anggaran ini dinilai  berimbas pada semua program yang telah dicanangkan. Sebab, jika anggaran itu tidak jelas peruntukannya maka program yang telah dicanangkan bakal berantakan.

"Jika anggarannya tidak jelas, peruntukannya tidak jelas, boros, maka apapun kebijakannya, sebaik apapun perencanaanya, semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan," imbuh William.

Tagar. #Anies baswedan #Anggaran DKI #Transparansi Anggaran #William Aditya

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 22 Oktober 2020, 17:13 WIB

CBA: Buka Hasil Rapat APBD-P di Puncak!

Tujuannya agar publik bisa melihat ada tidaknya program selundupan sebagaimana yang sering terjadi.

selengkapnya
CBA: Buka Hasil Rapat APBD-P di Puncak!
Rapat DPRD DKI di Puncak Riskan Penyelewengan

Kamis, 22 Oktober 2020, 13:24 WIB

Rapat DPRD DKI di Puncak Riskan Penyelewengan