×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Anggaran Turun, Legislator Nilai Pemerintah Tak Serius Bangun Sambungan Jargas

Selasa, 08 Juni 2021, 16:12 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Anggaran Turun, Legislator Nilai Pemerintah Tak Serius Bangun Sambungan Jargas

Ilustrasi sambungan jargas. (beritasatu.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah tidak serius membangun sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga untuk menyalurkan energi yang bersumber dari gas bumi. Ketidakseriusan ini terlihat dari besaran anggaran pembangunan jargas yang menurun pada 2022 mendatang.

Mulyanto membeberkan, pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2022 hanya mengalolasikan anggaran sebesar Rp100 miliar dengan target 10 ribu sambungan jargas rumah tangga. Jumlah ini turun signifikan dibandingkan alokasi tahun ini yang mencapai Rp1,2 triliun untuk membangun 120.776 sambungan jargas.

"Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih senang impor elpiji," ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Di tengah dukungan anggaran yang menurun, dia ragu pemerintah bisa merealisasikan target 4 juta sambungan jargas rumah tangga pada 2024 mendatang. Terlebih, hingga Mei 2021 realisasi jargas baru mencapai 563.967 sambungan atau 16 persen dari target.

Seperti diketahui, program jargas dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik. Upaya ini guna menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.

Menurut Mulyanto, program substitusi LPG dengan gas alam ini dapat menghemat devisa lantaran harga gas alam lebih murah ketimbang LPG. Apalagi cadangan gas alam Indonesia sebagai sumber energi yang ramah lingkungan ini masih berlimpah, sekitar 1,53 persen cadangan gas bumi dunia.

Bahkan, secara nasional, masyarakat dapat berhemat sebesar Rp0,3 triliun per tahun. Sementara pemerintah bisa menghemat subsidi LPG sebesar Rp3,3 triliun per tahun.

Oleh sebab itu, Mulyanto berharap pemerintah serius mengatasi pembangunan jargas rumah tangga, terutama di wilayah-wilayah produktif seperti diTangerang dan Tangerang Selatan.

“Beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sudah masuk jargas. Tapi Tangerang sampai sekarang masih belum. Ini menunjukan pemerintah tidak serius menjadikan jargas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat,” imbuh Mulyanto.



Kaji Ulang

Sementara itu, Wakil Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi meminta Kementerian ESDM mengkaji ulang pagu indikatif 2022 guna memperkuat program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan jargas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang mengalami pengurangan anggaran yang sangat drastis pada tahun depan.

"Jadi program-program yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat harus ada di pagu indikatif ESDM,” tegas Bambang.

Menurut Bambang, review terhadap pagu indikatif harus dilakukan berdasarkan usulan awal Kementerian ESDM yang mencapai lebih dari Rp8 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari pagu indikatif yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas sebesar Rp5,45 triliun.

"Toh, kalau nanti disetujui berapa, urusan nanti," jelas dia.

Bambang meyakini Kementerian ESDM bakal mampu meningkatkan kinerjanya dengan anggaran yang lebih memadai, khususnya untuk program-program yang menyasar langsung ke masyarakat.

Tagar. #jaringan gas #kementerian esdm #energi baru terbarukan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak