×
Kamis, 24 September 2020
loading content

Anggaran 'Setengah 'Tiang' Kejaksaan

Selasa, 01 September 2020, 11:14 WIB
Penulis: Juliaman Saragih
Editor: Jimmy Radjah

Anggaran 'Setengah 'Tiang' Kejaksaan

Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran yang berawal sejak Sabtu (22/8) malam itu masih dalam penanganan pihak pemadam kebakaran hingga Minggu p

Kebakaran hebat menghanguskan Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Tragisnya, menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), gedung utama tersebut tidak diasuransikan. Lalu, apakah aset-aset Kejaksaan yang tersebar di 34 Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan 565 Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia juga diasuransikan? Tanyalah Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara dan Dirjen Anggaran Kemenkeu, serta Badan Anggaran DPR.

Apakah Kejaksaan lalai atau ceroboh? Tidak. Tentunya para pejabat di Kejaksaan sudah memikirkan masalah asuransi aset-aset Kejaksaan. Tetapi jika biaya untuk kebutuhan primer Kejaksaan saja belum dapat sepenuhnya tertanggulangi, bagaimana mesti belanja untuk kebutuhan sekunder seperti mengasuransikan aset-asetnya?

Benarkah kebutuhan primer Kejaksaan belum terpenuhi karena anggaran minim atau 'setengah tiang'? Mari kita telusuri.

Faktanya, anggaran Kejaksaan selama dua tahun adalah Rp6,346 triliun pada 2019 dan Rp6,725 triliun untuk tahun anggaran 2020. Dilihat dari penggunaannya, untuk belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp2,790 triliun dan pada 2020 sebesar Rp3,627 triliun. Sementara untuk operasional Kejaksaan pada 2019 sebesar Rp737 miliar dan turun menjadi Rp712 miliar di 2020.

Coba kita bandingkan dengan anggaran Mahkamah Agung (MA), yang operasional dan jumlah personilnya tidak "semeriah" Kejaksaan. Anggaran MA pada 2019 sebesar Rp9 triliun, lalu naik menjadi Rp10,5 triliun di 2020.

Dari pos belanja pegawai, jumlah pegawai Kejaksaan kurang lebih 30.000 orang dan 9000 orang jaksa. Anggaran digunakan untuk gaji pegawai, belanja pegawai, pemeliharaan gedung dan kendaraan, uang jalan, uang makan, dan pembelian alat tulis kantor, serta kebutuhan spesifik lainnya. Belum lagi biaya pembinaan karier jaksa maupun biaya Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ). Lalu, masih adakah sisa anggaran belanja pegawai untuk polis asuransi aset-aset Kejaksaan?

Sebagai contoh sederhana lagi, kita lihat dari satu jenis operasi saja, yakni kasus korupsi. Sejak penetapan kasus korupsi disidangkan di Pengadilan Tipikor, yang cuma ada di ibu kota provinsi, alangkah besarnya akumulasi biaya 565 Kejari untuk membawa terdakwa, pengawal tahanan, dan belasan saksi ke ibu kota provinsi. Termasuk di dalamnya adalah menanggung transpor, makan, dan penginapannya. 

Jika rata-rata Kejari di Indonesia menyidik dan menuntut dua kasus korupsi saja, berapa biaya yang harus dikeluarkan Kejaksaan? Itu belum termasuk penanganan perkara pidana umum yang jumlahnya berkali-kali lipat dari kasus korupsi. Dengan demikian banyak perkara yan harus ditanami, masih adakah sisa anggaran untuk membayar polis asuransi aset-aset Kejaksaan dari pos anggaran operasional?

Tentulah sangat jauh bila dibandingkan dengan anggaran KPK tahun 2020 sebesar Rp40 triliun, dengan jumlah pegawainya paling banyak 2000 orang, kendaraan dinas, alat-alat penyadapan super canggih, dan ongkos jalan ke seluruh pelosok negeri dengan biaya yang memadai dan terhormat. Lalu coba bandingkan lagi anggaran Kejaksaan dengan anggaran di Kemenhan (Rp137 triliun), Kementerian PUPR (Rp120 triliun), Kemendikbud (Rp240 triliun), dan Kepolisian (Rp104 triliun).

Lantas, berapa sebenarnya anggaran ideal Kejaksaan? Menurut kalkulasi dari beberapa sumber, anggaran ideal Kejaksaan sebesar Rp50 triliun. Setidaknya melalui anggaran ideal di atas, kebakaran Gedung Utama Kejagung dapat dilokalisir dengan memanfaatkan pemadam intern di Kejagung. 

Semestinya, setiap lantai dijaga minimal lima petugas Satpam, bukan pegawai Kejaksaan. Namun komandan Satpam tetap dari internal Kejaksaan. Untuk seluruh gedung Kejaksaan yang terdiri dari enam gedung besar dibutuhkan penjagaan oleh 100 orang Satpam dan setiap lantai dijaga minimal lima orang, tentunya dilengkapi Pusat Kontrol digital dalam setiap ruangan. Sehingga bila terjadi kebakaran dapat segera dan secara otomatis dapat ditanggulangi.

 

Juliaman Saragih adalah Ketua/Pendiri NCBI (Nation and Character Building Institute)

Tagar. #Anggaran #Kejaksaan RI #Kejaksaan Kebakaran

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 15 September 2020, 12:52 WIB

Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau

"Riau Hijau" sudah tergambar dalam Indikator Kebijakan RPJMD. Namun ada problem dalam pelaksanaannya.

selengkapnya
Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau