×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Anggaran Riset Indonesia Terendah di ASEAN

Selasa, 04 Mei 2021, 17:29 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Anggaran Riset Indonesia Terendah di ASEAN

ILustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Anggaran penelitian dan pengembangan Indonesia paling rendah di antara negara-negara di ASEAN. Pada 2019 dan 2020, proporsi dana riset hanya 0,31 persen dari PDB.

 

"Jumlah itu jauh di bawah Singapura yang mencapai 2,64 persen atau Malaysia 1,29 persen," ujar Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar dalam acara webinar, Selasa (4/5/2021).

 

Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa kenaikan anggaran penelitian dan pengembangan suatu negara mendorong naiknya angka pertumbuhan PDB.

 

Salah satu negara yang memberikan dukungan terbesar terhadap dana penelitian dan pengembangan adalah Korea Selatan. Di negeri ginseng itu, anggaran penelitian dan pengembangannya mencapai proporsi 4,35 persen dari PDB.

 

Saat ini, lanjut Bahrullah, negara-negara di dunia pun sudah menyadari bahwa tren ekonomi global saat ini semakin bergantung pada pengembangan pengetahuan. Bila dilihat dari dana penelitian dan pengembangan global, terjadi peningkatan anggaran sejak 2000,” tuturnya.

 

Menurut data Global Funding Forecast 2021, dana penelitian dan pengembangan secara global di 2020 memang mengalami penurunan dari USD2,37 triliun menjadi USD2,32 triliun. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19. Namun jumlah itu sudah mengalami banyak kenaikan dibandingkan tahun 2000 lalu yang hanya sekitar USD676 miliar.

 

"Indikasi dari global funding forecast 2021, di mana kita melihat dana penelitian dan pengembangan melonjak 3 kali lipat dibandingkan tahun 2000," ujar Bahrullah,

 

Meskipun anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia paling rendah dibandingkan negara ASEAN, Bahrullah berharap agar hal tersebut tak menghentikan adanya riset dan penelitian. Apalagi, penelitian dan pengembangan ini turut mendorong agar transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara semakin baik.

 

Menurutnya, penelitian kebijakan di bidang keuangan diperlukan oleh lembaga keilmuan dalam konteks pra implementasi maupun setelah implementasi kebijakan. Hal ini untuk mendapatkan justifikasi atau klasifikasi ilmiah.

 

"Penelitian tentang substansi implementasi maupun kinerja kebijakan di bidang keuangan negara diharapkan melahirkan rekomendasi yang bermutu bagi pengelolaan keuangan negara," tutup Bahrullah.

Tagar. #Anggaran Riset #PDB #penelitian dan pengembangan #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju