×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Anggaran Perubahan Iklim Kurang, Wamenkeu: Butuh Bantuan Global

Kamis, 22 Juli 2021, 17:01 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Anggaran Perubahan Iklim Kurang, Wamenkeu: Butuh Bantuan Global

Ilustrasi. (shutterstock).

Infoanggaran.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, kebijakan penanganan perubahan iklim di Indonesia membutuhkan bantuan dana dari global guna mencapai transisi menuju ekonomi rendah karbon.

"Ada dua perspektif yang sangat penting bagi kita untuk menuju ekonomi rendah karbon. Ini adalah kombinasi dari banyak hal yang berbeda, tentu saja masalah keuangan, termasuk bantuan keuangan global yang berkelanjutan," ujar Wamenkeu Suahasil Nazara dalam konferensi bersama Asian Development Bank, Kamis (22/7/2021).

Suahasil mengatakan, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN 2016-2019 hanya mencapai 4,1 persen per tahun dengan rata-rata realisasi sebesar Rp86,7 triliun per tahun.

Menurut Suahasil, jumlah itu hanya berkontribusi sekitar 32,6 persen per tahun dari total kebutuhan biaya. Sebab, kata dia mengacu Second Biennial Update Report, kebutuhan anggaran perubahan iklim mencapai Rp266,2 triliun.

Suahasil melanjutkan, pendanaan global bisa diperoleh dari penerbitan instrumen keuangan hijau di pasar negara dunia.

Selain itu, perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan sektor lain agar menghasilkan pembiayaan yang kuat, sehingga tak hanya mengandalkan alokasi APBN setiap tahun.

Suahasil membeberkan bahwa pemerintah sudah menerbitkan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan yang sangat kompatibel. Menurut dia, sukuk yang diterbitkan sejak tahun 2018 ini telah diterima oleh banyak investor.

“Bagi Indonesia, ini adalah cara memperluas ruang investasi, dan pada saat yang sama mencapai kegiatan penghijauan,” jelas Wamenkeu.

Hasil dari penerbitan green sukuk, sambung dia, digunakan untuk proyek penghijauan yang berkaitan transportasi, sanitasi, energi baru terbarukan, hingga pengelolaan limbah.

 

Intervensi

Lebih jauh, Suahasil Nazara mengklaim kebijakan fiskal di Indonesia sudah melakukan intervensi terhadap isu perubahan iklim ini. 

"Melalui sisi fiskal, kami mengatasi masalah ini,” kata Suahasil.

Selain dukungan anggaran dan penerbitan green sukuk, dia mengatakan bahwa pemerintah juga turut memberikan sejumlah fasilitas perpajakan.

Fasilitas perpajakan tersebut antara lain kebijakan insentif PPh, PPN, dan PPNBM. Kebijakan ini diarahkan agar masyarakat dapat beralih menggunakan kendaraan yang beremisi rendah dan ramah lingkungan.

Bahkan, lanjut Suahasil, saat ini pemerintah tengah mendiskusikan tarif pengenaan pajak karbon. Rencana ini masih dibahas bersama DPR dan masuk dalam UU KUP.

"Kami terus optimis dengan agenda reformasi, rencana penetapan harga karbon, dan berbagai kebijakan terkait iklim lainnya akan memperkuat upaya kami mencapai zero carbon," kata dia.

Bukan hanya itu, pemerintah juga mengembangkan kerangka fiskal perubahan iklim. "Untuk memperkuat keuangan berkelanjutan di Indonesia," tegas Suahasil. 

Tagar. #kemenkeu #mitigasi perubahan ilklim #perubahan iklim #anggaran perubahan iklim

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak