×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Anggaran Pengamanan Ibu Kota Baru Rp63,37 Miliar

Senin, 07 Juni 2021, 18:51 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Anggaran Pengamanan Ibu Kota Baru Rp63,37 Miliar

Desain Ibu Kota Baru (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengusulkan penambahan anggaran Polri untuk pengamanan ibu kota negara (IKN) baru sebesar Rp63,37 miliar. Pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin (7/6/2021).

“Usulan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan pagu anggaran Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp28,584 triliun," ucap Gatot.

Anggaran pengamanan tersebut, kata Gatot, masuk dalam belanja barang sebesar Rp10,222 triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan Kamtibmas.

Dengan penambahan anggaran tersebut, Gatot menjelaskan, Polri bakal menggunakan anggaran tambahan itu untuk belanja barang sebesar Rp10,2 triliun dan belanja modal Rp18,3 triliun.

Ia menuturkan, belanja barang itu antara lain terdiri atas operasional kepolisian sebesar Rp2,273 triliun, pengamanan destinasi wisata sebesar Rp77,98 miliar, hingga pengamanan ibu kota negara baru sebesar Rp63,37 miliar.

Selain pengamanan ibu kota baru, anggaran tambahan juga diperuntukkan bagi operasional Polri dan penugasan satuan kerja, pengamanan daerah wisata, kebutuhan Satgas Garuda Bhayangkara Formed Police Unit.

Kemudian, kebutuhan dana bagi perubahan kurikulum pendidikan pembentukan Bhayangkara, pendidikan dan pelatihan personel, pengadaan perlengkapan perorangan serta bahan bakar dan minyak, pemeliharaan transportasi dan peralatan, cum pembayaran air, listrik, telepon, dan internet.

Selain itu, Gatot juga menuturkan pagu indikatif Polri tahun anggaran 2022 berjumlah Rp97,524 triliun, sedangkan usulan kebutuhannya sebesar Rp137,819 tiliun.

"Alokasi pagu indikatif tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran di lingkungan Polri, terutama yang bersumber dari rupiah murni," kata dia.

Oleh karena itu, Gatot meminta agar Komisi III DPR dapat mengabulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp28,5 triliun yang diajukan Polri.

Menanggapi pengajuan dana tersebut, anggota Komisi III Sarifudin Sudding mempertanyakan perihal penambahan uang pengamanan bagi ibu kota baru.  

"Apakah memang ibu kota negara dalam situasi pandemi masih dilanjutkan? Apa di-hold?” tanya Sudding.

Kendati demikian, Sudding juga mengatakan bahwa pihaknya pada dasarnya menyetujui usulan anggaran tersebut. Sebab hal ini menyangkut dengan tantangan yang dihadapi Polri saat ini. “Tapi pada prinsipnya, belanja barang yang menjadi usulan tambahan, saya kira sangat rasional,” tuturnya.

Sebagai informasi, Ibu kota negara baru rencananya akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun rencana tersebut ditunda karena pandemi Covid-19.

Tagar. #anggaran Polri #DPR RI #polri #ibu kota negara

Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun.

selengkapnya
Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total