×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Anggaran Pendidikan 20 Persen Dari APBN, Tapi IPM Rendah

Senin, 03 Mei 2021, 18:20 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Anggaran Pendidikan 20 Persen Dari APBN, Tapi IPM Rendah

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional (APBN) sebesar 20 persen untuk pendidikan tidak berbanding lurus dengan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia.

“Menurut data berdasarkan laporan United Nations Development Programme (UNDP), IPM Indonesia pada 2020 Indonesia berada di peringkat 107 dari 189 negara. Peringkat itu bahkan kalah dari beberapa negara lain se-Asia Tenggara,” kata Bamsoet, Senin (3/5/2021).

Gambaran di atas, kata dia, tentunya mengundang pertanyaan sekaligus kekhawatiran kita bersama, mengingat, kurun waktu 10 terakhir anggaran untuk pendidikan telah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN. Pada 2020, anggaran pendidikan sebesar Rp549,5 triliun dan Rp550 triliun pada 2021.

Lebih lanjut, Bamsoet merinci, menurut laporan UNPD itu peringkat Indonesia kalah dari Singapura yang menempati peringkat 11, Brunei Darussalam peringkat 47, Malaysia peringkat 62, dan Thailand di peringkat 79.

Sebagai pembanding, Bamsoet juga membeberkan hasil survei kemampuan pelajar yang dirilis Programme for International Student Assessment. Survei itu juga menempatkan posisi Indonesia berada lebih rendah dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada 2019, laporan itu menempatkan Indonesia di posisi 72 dari 77 negara.

"Masih tertinggal jauh dari Singapura yang berada di urutan 2, atau Malaysia di urutan 56," ucap Bamsoet.

Berangkat dari situasi itu, Bamsoet mengatakan mutu kualitas pendidikan mestinya tak hanya disandarkan pada dukungan anggaran.

 

Merdeka Belajar

Selain itu, Bamsoet juga turut mempertanyakan implementasi konsep Merdeka Belajar Kemendikbud yang tak boleh mengabaikan sejumlah pekerjaan rumah di bidang pendidikan. Tiga di antaranya yakni, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyempurnaan sistem pendidik, dan pembenahan pendidikan.

Pada level perguruan tinggi, ucap Bamsoet, implementasi Kampus Merdeka juga harus diukur dari kemampuan kampus menghasilkan alumni yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk itu, Bamsoet mengingatkan agar pemerintah tak lagi mengulang kelalaian dan tidak menempatkan Pancasila sebagai mata kuliah atau pelajaran wajib di perguruan tinggi dan sekolah. Sebab menurutnya, sekolah bukan saja dituntut menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga memiliki kepribadian unggul.

"Saya pun berharap kita tidak lagi mengulang kelalaian dan kealpaan untuk menempatkan Pancasila sebagai rujukan moral dalam pendidikan nasional kita," katanya.

Sebab, kata dia tidak diimplementasikannya amanat UU untuk mewajibkan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pada tata peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tentu ini adalah bentuk pengingkaran yang harus kita koreksi bersama," imbuhnya.

Tagar. #APBN 2021 #anggaran pendidikan #bambang soesatyo #MPR #IPM

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju