×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

KPU menetapkan maskot pemilu 2019. (Foto: blokTuban.com).

Infoanggaran.co.id, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, anggaran Pemilu 2022 belum cair seluruhnya. KPU butuh sekitar Rp8 triliun untuk tahapan Pemilu tahun ini. Sehingga, masih ada Rp6 triliun lagi yang belum diterima KPU.

“Yang sudah cair Rp2 triliun. Masih ada Rp6 triliun lagi yang belum cair,” kata Hasyim Asy’ari, dilansir Rabu (25/5/2022).

Menurut Hasyim, pemerintah dan KPU sepakat bahwa total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Setiap tahun alokasi anggaran berbeda. 

Pada 2023 jumlahnya Rp23,8 triliun atau 31,12 persen, lalu pada 2024 biayanya sebesar Rp44,7 triliun atau 58,36 persen.

Sedangkan pada 2022 ini, jumlah anggaran dibutuhkan untuk tahapan Pemilu sebesar Rp8,06 triliun atau 10,52 persen dari total anggaran.

“Persoalannya kan begini, cairnya kapan?” ucap Hasyim. 

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pemilu bakal mulai dalam waktu dekat. Tahapan  pendaftaran partai, verifikasi partai akan mulai pada Agustus 2022.

Agenda tersebut butuh biaya besar. KPU akan menggelar sosialisasi dan menyampaikan berbagai hal mengenai kepemiluan kepada publik hingga kepada bakal calon anggota Dewan.

“Hal ini juga termasuk bintek bagi tim para calon anggota Dewan, semisal bimtek tentang menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Pada akhir 2022 pun, akan digelar seleksi KPU tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten.

"Itu kan butuh pembiayaan besar," ujar Hasyim.

Hasyim menjelaskan anggaran pemilu tersebut diprioritaskan pada dua kegiatan besar. Pertama untuk kegiatan tahapan, dan kedua ialah kegiatan dukungan tahapan.

Untuk kegiatan tahapan, KPU butuh anggaran sebesar 82,71 persen atau Rp63,4 triliun.

Kebutuhan ini mencakup pendanaan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor Badan Ad Hoc, logistik pemilu, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih. 

Sementara pendanaan untuk kegiatan pendukung tahapan diperlukan 17,29 persen atau Rp13,2 triliun. Meliputi, pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor dan gudang di 549 satuan kerja, sewa kendaraan, uang kehormatan jajaran KPU seluruh Indonesia, belanja operasional, dukungan IT dan peralatan komputer, serta rekrutmen anggota KIP Aceh dan kabupaten/kota.

Adapun pendanaan terbesar dialokasikan untuk kebutuhan Badan Ad Hoc yakni sebesar Rp34,4 triliun atau 44,93 persen dari seluruh anggaran.

Pendanaan Badan Ad Hoc meliputi honor Rp29,7 triliun, pembentukan Badan Ad Hoc Rp71,5 triliun, operasional kerja Rp4,6 triliun.

Anggaran tersebut untuk membiayai 8,5 juta penyelenggara pemilu mulai dari tingkat PPK hingga Linmas TPS yang diambil berdasarkan data Pemilu Tahun 2019.

"Anggaran di atas untuk membiayai orang sebanyak 8.578.564 orang," terang Hasyim.

Selain Badan Ad Hoc, ada kebutuhan besar lainnya. Kebutuhan itu untuk logistik pemilu Rp16 triliun (20,90 persen), alat pelindung diri (APD) Rp4,6 triliun atau 6,07 persen, hingga anggaran untuk potensi terjadinya pemilihan presiden putaran ke-2 sebesar Rp14,4 triliun (18,89 persen). 

 

Rincian Anggaran

Kegiatan tahapan Rp63,4 triliun, untuk: 

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan Rp2.820.649.566

2. Pemutakhiran data pemilih Rp6.218.595.000

3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Rp759.853.132

4. Penetapan peserta pemilu Rp542.198.061

5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil Rp530.517.815

6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota Rp361.007.559

7. Masa kampanye pemilu Rp1.604.393.553

8. Masa tenang -

9. Pemungutan dan perhitungan suara Rp41.306.318.400

10. Penetapan hasil pemilu Rp9.262.436.542

 

Anggaran untuk dukungan tahapan pemilu Rp13,25 triliun, sebagai berikut :

1. Gaji Rp6.931.119.183

2. Sarana dan prasarana-Operasional Perkantoran Rp6.319.223.483

Tagar. #anggaran Pemilu 2024 #Ketua KPU Hasyim

Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 16:47 WIB

Pemerintah Bakal Perkuat Koperasi Petani Sawit

Untuk membangun pabrik minyak sawit merah, KemenkopUKM tengah mempersiapkan sejumlah koperasi petani sawit di seluruh Indonesia.

selengkapnya
Pemerintah Bakal Perkuat Koperasi Petani Sawit